PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Article 6

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi : a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 7

BAB VII

PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SOUVENIR DAN MAKANAN KHAS

Article 65

Correction

Pemerintah Daerah Kabupaten MENETAPKAN: a. pakaian adat Daerah Kabupaten beserta kelengkapannya; b. ornamen/arsitektur khas Daerah Kabupaten pada bangunan; c. upacara adat Daerah Kabupaten; dan d. souvenir/cinderamata dan makanan khas.

Article 66

Correction

Penggunaan pakaian adat Daerah Kabupaten dikenakan pada: a. peringatan hari ulang tahun Daerah Kabupaten; b. penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat; c. hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten; d. seragam sekolah peserta didik pada hari atau acara adat tertentu; dan/atau e. acara tertentu bagi masyarakat Daerah Kabupaten.

Article 67

(1) Setiap pembangunan bangunan/gedung publik, gedung yang sudah ada, maupun bangunan/gedung usaha milik swasta di Daerah Kabupaten wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar dan dalam bangunan. (2) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah Kabupaten. (3) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan c. penundaan pemberian layanan publik. (4) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. (5) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 68

Upacara adat Daerah Kabupaten keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

Article 69

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Daerah Kabupaten sebagai oleh-oleh khas Daerah Kabupaten. (2) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan tempat sebagai sarana promosi souvenir/cinderamata Daerah Kabupaten kepada pengunjung. (3) Para pengelola hotel wajib menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten. (4) Pemerintah Daerah menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan c. penundaan pemberian layanan publik. (7) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. (8) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN

Article 71

Correction

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten. (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Article 72

Correction

(1) Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, budayawan, seniman, peneliti, akademisi, pakar, pengamat, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga Kebudayaan dan/atau organisasi masyarakat yang menaruh perhatian dan minat terhadap pemajuan kebudayaan. (2) Susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten paling sedikit terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Komite-Komite sesuai kebutuhan pemajuan kebudayaan. (3) Masa kepengurusan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. (4) Anggota Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Article 73

(1) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki tugas: a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemajuan Kebudayaan Daerah; b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan; c. mengamati dengan saksama berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan yang berlangsung di Daerah Kabupaten dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan; d. mengusulkan program tahunan pemajuan kebudayaan Daerah; e. memperjuangkan dan menjaga kebebasan seniman dan budayawan dalam melakukan pemajuan kebudayaan; f. menjadi katalisator potensi Kebudayaan Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan g. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir tahun. (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki fungsi : a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan; b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Bupati; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi dan/atau pertimbangan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Daerah Kabupaten.

Article 74

Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki wewenang: a. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang pelindungan, pengembangan/pemanfaatan/pembinaan Kebudayaan Daerah; b. memberikan masukan, pandangan, serta pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan pokok pikiran, kebijakan strategis di bidang pelindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah; c. menjalin hubungan dengan lembaga kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta lembaga non-kebudayaan yang menaruh minat dalam pemajuan Kebudayaan pada umumnya; dan d. mewakili seniman dan budayawan dalam memperjuangkan kepentingan pemajuan Kebudayaan.

Article 75

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kebudayaan Daerah Karawang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi anggota, persyaratan keanggotaan, jumlah keanggotaan, penjaringan keanggotaan, pengangkatan, pengukuhan, pemberhentian, penggantian antar waktu, hak dan kewajiban anggota, tata kerja, hubungan kelembagaan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian perselisihan, dan pembiayaan serta tanggung jawab pengelolaan keuangan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah

BAB I

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

BAB I

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

BAB VII

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

BAB VIII

Article 70

BAB IX

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

BAB X

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

BAB XI

Article 81

BAB XII

Article 82

BAB XIII

Article 83

Article 84

BAB XIV

Article 85

BAB XV

Article 86

BAB XVI

Article 87