PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal

PERDA Nomor 7 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 7. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama INDONESIA. 11. Majelis Ulama INDONESIA yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekian muslim. 12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan-badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah INDONESIA. 14. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan danf atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 15. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH. 16. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 17. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 18. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. 19. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 20. Fasilitasi JPH adalah serangkaian upaya atau tindakan Pemerintah Daerah untuk membantu atau mempermudah Pelaku Usaha dalam pelaksanaan JPH.

BAB VIII

FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Article 11

Correction

(1) LPH dapat didirikan oleh: a. Pemerintah Daerah; atau b. badan usaha milik Daerah. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten dan bebas dari konflik kepentingan secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Article 12

Correction

(1) LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis atau perangkat Daerah. (2) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan: a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik Daerah; b. anak perusahaan badan usaha milik Daerah. (3) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 30

(1) Produk yang bersertifikat halal terdiri atas: a. barang; dan/atau b. jasa. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. makanan; b. minuman; c. obat; d. kosmetik; e. produk kimiawi; f. produk biologi; g. produk rekayasa genetik; dan h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: a. penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan/atau g. penyajian. (4) Pendaftaran atau sertifikasi halal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Article 31

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha dalam pendaftaran atau sertifikasi halal. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. edukasi; b. sosialisasi; dan c. pendampingan pengajuan pendaftaran atau sertifikasi halal (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 32

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem JPH

Article 33

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. (4) Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 34

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atau sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sosialisasi dan pembinaan JPH; b. pembiayaan sertifikasi Halal; dan c. bentuk fasilitasi lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan bupati.

BAB 1

Lokasi, Tempat, dan Alas Proses Produksi Halal

Article 13

Correction

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari bahan tidak halal. (3) Lokasi yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan. (4) Tempat dan alat PPH dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat: a. penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan g. penyajian.

Article 14

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memenuhi persyaratan: a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal; b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong; c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Article 15

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud daram Pasal 13 ayat (4) huruf a dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: a. penampungan hewan; b. penyembelihan hewan; c. pengulitan; d. pengeluaran jeroan; e. ruang pelayuan; f. penanganan karkas; g. ruang pendinginan; dan h. sarana penanganan limbah.

Article 16

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

BAB 2

Lokasi, Tempat, Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Article 14

Correction

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memenuhi persyaratan: a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal; b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong; c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya; d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal; e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Article 15

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud daram Pasal 13 ayat (4) huruf a dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: a. penampungan hewan; b. penyembelihan hewan; c. pengulitan; d. pengeluaran jeroan; e. ruang pelayuan; f. penanganan karkas; g. ruang pendinginan; dan h. sarana penanganan limbah.

Article 16

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Article 17

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: a. penampungan bahan; b. penimbangan bahan; c. pencampuran bahan; d. pencetakan produk; e. pemasakan produk; dan/atau f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.

Article 18

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

Article 12

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB 1

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 4

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 5

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 6

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 7

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 8

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 9

Article 29

BAB Ketiga