PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SALINAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bogor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintahan… 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945. 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. 8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan. 11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Hak… 12. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya. 13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Article 6

Correction

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah. (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat; b. membantu… b. membantu penanggulangan kemiskinan; c. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah; e. meningkatkan kesehatan; f. penanganan tanggap bencana; g. keagamaan; dan h. seni dan budaya. (3) Tahapan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. (4) Setiap Perusahaan selaku subjek hukum melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan perusahaan. (5) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Article 7

(1) Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk: a. menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain. (2) Penyusunan… (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah. (3) Perencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap: a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat; b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup; c. risiko usaha/kegiatan organisasi; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan f. kebutuhan dan arah pembangunan nasional/daerah. (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Perusahaan, berasal dari dalam Perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya.

Article 8

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memperhatikan: a. visi dan misi Daerah; dan b. usulan langsung dari masyarakat.

Article 9

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif; b. kemitraan; c. sesuai kemampuan Perusahaan; dan d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

Article 10

(1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP meliputi: a. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya; b. pendidikan… b. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan; c. kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan dan meningkatankan sarana dan prasarana kesehatan; d. sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan e. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah. (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Article 11

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP, yaitu: a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi; b. tim fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP; c. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan d. tim fasilitasi dapat melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Article 12

(1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP. (2) Laporan… (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; b. jumlah biaya; c. mitra pelaksana; d. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; e. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana; dan f. kendala/hambatan program. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara rutin setiap tahun. (4) Perusahaan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dimuat dalam sistem informasi TJSLP.

BAB Kedua

Perencanaan

Article 7

Correction

(1) Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk: a. menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain. (2) Penyusunan… (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah. (3) Perencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap: a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat; b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup; c. risiko usaha/kegiatan organisasi; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan f. kebutuhan dan arah pembangunan nasional/daerah. (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Perusahaan, berasal dari dalam Perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya.

Article 8

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memperhatikan: a. visi dan misi Daerah; dan b. usulan langsung dari masyarakat.

Article 9

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif; b. kemitraan; c. sesuai kemampuan Perusahaan; dan d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

Article 10

(1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP meliputi: a. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya; b. pendidikan… b. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan; c. kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan dan meningkatankan sarana dan prasarana kesehatan; d. sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan e. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah. (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Article 13

Correction

(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP. (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat. (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tim Fasilitasi TJSLP memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi. (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Pasal 14…

Article 14

(1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas: a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah; b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan; c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP; d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan; e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan; f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; g. memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP yang diusulkan beberapa Perusahaan; dan h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP. (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan ditembuskan kepada DPRD sebagai fungsi pengawasan. (3) Dalam rangka fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD sepanjang diperlukan dapat meminta informasi dan klarifikasi dari Tim Fasilitasi TJSLP mengenai pelaksanaan tugas TJSLP.

Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian…

Article 16

(1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP guna menyelaraskan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah. (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Article 17

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada Perusahaan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap perusahaan anggota Forum TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB Kesatu

Tim Fasilitasi

Article 13

Correction

(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP. (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat. (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tim Fasilitasi TJSLP memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi. (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Pasal 14…

Article 14

(1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas: a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah; b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan; c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP; d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan; e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan; f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; g. memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP yang diusulkan beberapa Perusahaan; dan h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP. (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan ditembuskan kepada DPRD sebagai fungsi pengawasan. (3) Dalam rangka fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD sepanjang diperlukan dapat meminta informasi dan klarifikasi dari Tim Fasilitasi TJSLP mengenai pelaksanaan tugas TJSLP.

Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian…

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SALINAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25

BAB XII

Article 26

Article 27

Article 28