PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

PERDA Nomor 8 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PERATURAN DESA

Article 7

Correction

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Article 10

Correction

( 1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari kepala desa di terima. (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa. (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin ketua BPD. (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulensi musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD dan Kepala Desa. ( 10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

Article 11

( 1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Article 12

( 1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kecuali untuk rancangan peraturan desa yang memerlukan evaluasi oleh Bupati.

Article 13

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Article 14

( 1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik.

Article 15

( 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. BABV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Article 26

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Article 27

(1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa MENETAPKAN Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Article 28

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB Ketiga

Pembahasan

Article 10

Correction

( 1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari kepala desa di terima. (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa. (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin ketua BPD. (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulensi musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD dan Kepala Desa. ( 10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

Article 11

( 1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Article 12

( 1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kecuali untuk rancangan peraturan desa yang memerlukan evaluasi oleh Bupati.

BAB Keenam

Penyebarluasan

Article 15

Correction

( 1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. BABV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Article 16

(1) Rancangan Peraturan Desa tertentu dimintakan evaluasi kepada Bupati. (2) Rancangan peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa; c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; d. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; e. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana tata ruang Desa; dan f. Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa. (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPD untuk dievaluasi. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 hari. (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD. (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Article 17

( 1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Article 18

Dalam hal Kepala Desa tidal<: meninjal<:lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimal<:sud dalam pasal 1 7 ayat ( 1), dan tetap MENETAPKAN menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Article 19

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. (2) Bupati selain dapat membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mendelegasikan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat. (3) Tim sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Pendelegasian sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB 1

Evaluasi

Article 16

Correction

(1) Rancangan Peraturan Desa tertentu dimintakan evaluasi kepada Bupati. (2) Rancangan peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa; c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; d. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; e. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana tata ruang Desa; dan f. Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa. (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPD untuk dievaluasi. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 hari. (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD. (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Article 17

( 1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Article 18

Dalam hal Kepala Desa tidal<: meninjal<:lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimal<:sud dalam pasal 1 7 ayat ( 1), dan tetap MENETAPKAN menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Article 19

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. (2) Bupati selain dapat membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mendelegasikan tugas evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Camat. (3) Tim sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Pendelegasian sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Article 20

( 1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk difasilitasi. (2) Bupati melal<:ukan fasilitasi Peraturan Desa dengan membentuk tim fasilitasi paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari sejal<: diterima.

Article 21

( 1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimal<:sud dalam pasal 21 ayat ( 1) dapat berupa: a. hasil fasilitasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan b. hasil fasilitasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Article 25

( 1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB IV

Article 7

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB 1

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB Keenam

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 25

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

Article 27

BAB Keempat

Article 28

BAB VII

Article 30

BAB VIII

Article 31

BAB IX

Article 32