PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

PERDA Nomor 3 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5. Hak Asasi untuk Anak yang selanjutnya disebut Hak Anak adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. 6. Pemenuhan Hak adalah upaya Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi melalui hak di bidang kesehatan, hak di bidang pendidikan, hak atas kesejahteraan Anak termasuk pengasuhan Anak. 7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8. Sistem Perlindungan Anak adalah pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (protective environment) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, yang memiliki ciri: pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi; pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini; pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak; pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga. 9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak. 10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan 11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis. 13. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya. 14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak. 15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya. 16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak. 17. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang mpenjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran. 19. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan alternatif di luar pengasuhan orang tua yang terdiri dari keluarga lain selain orang tua dan pengasuhan oleh lembaga pengasuh alternatif seperti panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial Anak atau nama lain sejenisnya. 20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang memiliki tanggung-jawab dan kewajiban dalam Perlindungan Anak. 23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 24. Reintegrasi Sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam Masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan melalui upaya penyelesaian konflik meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal serta menjaga kelanggengan situasi damai. 25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. 26. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. 28. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 29. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 32. Narkotika, Psikotoprika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan. 33. Advokasi adalah bantuan hukum dan dukungan psikososial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Article 2

Correction

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pancasila dan berlandaskan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 3

Correction

Prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan terbaik Anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Article 4

(1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah bertujuan untuk: a. mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar KLA; b. mendorong segala upaya penghargaan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak secara maksimal; dan c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun langkah kebijakan untuk menjamin terlaksananya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang meliputi: a. menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak; b. mengoordinasikan kebijakan program, anggaran dan layanan; c. merumuskan pedoman pelaksanaan; d. menyelenggarakan layanan; e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak; f. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya Sistem Perlindungan Anak demi terwujudnya Daerah Layak Anak; g. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan Penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap Anak, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat; h. menguatkan pengasuhan Anak berbasis Keluarga dan Masyarakat; i. meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan Keluarga, pendidikan dan Masyarakat; dan j. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak termasuk Pencegahan Pengurangan Risiko dan penanganannya.

BAB 4

Hak Atas Informasi

Article 9

Correction

(1) Setiap Anak berhak mencari dan mendapat informasi yang bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan pembentukan karakter atau jati dirinya. (2) Pemerintah Daerah menyediakan bahan dan wahana yang memungkinkan Anak sesuai dengan periodesasi perkembangan Anak untuk mendapatkan informasi layak Anak di seluruh wilayah. (3) Bahan dan wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk wahana berbahasa dan budaya lokal, nilai- nilai kearifan budaya, adat istiadat, wahana dan bahan materi untuk Anak Penyandang Disabilitas, tidak terjangkau layanan, Anak di asrama dan panti serta Anak yang berada di pelosok terpencil.

Article 10

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi gerakan Masyarakat dan Anak untuk sadar literasi dengan penyediaan dan pengawasan buku dan media yang layak Anak. (2) Sadar literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk literasi buku, media, internet, literasi keuangan, dan literasi lain yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan Anak.

Article 11

(1) Pemerintah Daerah mendorong media massa secara aktif memberi dan menyediakan informasi yang layak pada Anak sesuai batas usia kematangannya, dan bertangung jawab pada proses pembentukan karakter dan kebudayaan. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan prosedur layanan, pengawasan dan penindakan dalam melindungi Anak dari informasi yang berbahaya dan menyesatkan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Article 12

(1) Setiap Anak di dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, tentang dirinya dan situasi yang mempengaruhi dirinya, sesuai dengan usia tingkat kecerdasan serta selaras dengan nilai-nilai dalam Masyarakat, kesusilaan dan kepatutan. (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban mendengar menghargai, mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan Anak. (3) Pemerintah Daerah membuka ruang bagi Anak dalam rapat perencanaan pembangunan atau rapat lainya yang menyangkut keputusan tentang Anak.

BAB 4

Penyatuan Kembali dengan Orang Tua

Article 18

Correction

(1) Dalam hal seorang Anak mempunyai orang tua yang terpisah salah satu dan/atau keduanya di luar negeri, permohonan yang diajukan oleh seorang Anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu Keluarga, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menfasilitasi dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota Keluarga mereka. (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin seorang Anak yang orang tuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda, menggunakan haknya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur. (4) Ketentuan terkait penyatuan kembali Anak dengan orang tuanya dari luar negeri diberikan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak lainnya yang diakui dalam konvensi internasional.

Article 19

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa seorang Anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya jika itu bertentangan dengan keinginan Anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan MENETAPKAN bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang Anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk MENETAPKAN tempat tinggal Anak tersebut. (3) Pemerintah Daerah menghormati Hak Anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari Anak yang bersangkutan. (4) Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian Anak itu sendiri termasuk kematian karena sebab apapun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan, akan memberikan kepada orang tua, Anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota Keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan Anak yang bersangkutan. (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

BAB 5

Hak Bagi Anak yang Terpisah dari Lingkungan Keluarganya

Article 19

Correction

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa seorang Anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya jika itu bertentangan dengan keinginan Anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan MENETAPKAN bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang Anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk MENETAPKAN tempat tinggal Anak tersebut. (3) Pemerintah Daerah menghormati Hak Anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari Anak yang bersangkutan. (4) Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian Anak itu sendiri termasuk kematian karena sebab apapun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan, akan memberikan kepada orang tua, Anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota Keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan Anak yang bersangkutan. (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Article 20

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa dalam hal pengangkatan Anak/adopsi, kepentingan terbaik Anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama. (2) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak memastikan bahwa pengangkatan Anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. (3) Prosedur seperti yang dimaksudkan pada ayat (2), didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan Anak diperkenankan dengan Mengingat status Anak sehubungan dengan orang tua, Keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan Anak tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan. (4) Pemerintah Daerah mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan Anak, penempatan Anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan Anak tersebut.

BAB 1

Hak Anak Disabilitas

Article 22

Correction

(1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif Anak tersebut dalam Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak Penyandang Disabilitas atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia. (3) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada Anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan dan sesuai dengan kondisi Anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak tersebut. (4) Pemerintah Daerah mengakui kebutuhan khusus Anak Penyandang Disabilitas, bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan secara cuma-cuma dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak yang bersangkutan. (5) Pemerintah Daerah memastikan bantuan sosial kepada Anak dan Keluarga Penyandang Disabilitas. (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirancang untuk menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas: a. mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan dan pelatihan; b. mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna; c. mendapatkan akses layanan sarana prasana transportasi dan pelayanan publik lain seperti trotoar, taman, jalan umum, akses rekreasi dan pariwisata; d. mendapatkan pelayanan rehabilitasi; e. mendapatkan jaminan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi; dan f. mendukung Anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.

Article 23

(1) Perlindungan bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya: a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus Anak; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. (2) Setiap Orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi.

BAB 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Article 23

Correction

(1) Perlindungan bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya: a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus Anak; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. (2) Setiap Orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi.

Article 24

Correction

(1) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa tidak seorang Anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pelaksanaan hak Anak di bidang kesehatan dan secara khusus harus mengambil langkah yang tepat untuk: a. menurunkan kematian bayi dan Anak sampai kurang dari 8/1000 kelahiran hidup; b. mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif; c. menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua Anak; d. memberantas penyakit menular dan kekurangan gizi, dan penyakit lainnya termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang tersedia dan pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, serta mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan; e. menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan; f. menjamin bahwa semua golongan Masyarakat, khususnya para orang tua dan Anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan Anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; dan g. mengembangkan kesehatan kesehatan promotif, dan preventif untuk orang tua, dan Pelayanan Keluarga Berencana. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik pelayanan kesehatan ilegal dan/atau dapat merugikan kesehatan Anak.

BAB 3

Hak Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Article 24

Correction

(1) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa tidak seorang Anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pelaksanaan hak Anak di bidang kesehatan dan secara khusus harus mengambil langkah yang tepat untuk: a. menurunkan kematian bayi dan Anak sampai kurang dari 8/1000 kelahiran hidup; b. mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif; c. menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua Anak; d. memberantas penyakit menular dan kekurangan gizi, dan penyakit lainnya termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang tersedia dan pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, serta mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan; e. menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan; f. menjamin bahwa semua golongan Masyarakat, khususnya para orang tua dan Anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan Anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; dan g. mengembangkan kesehatan kesehatan promotif, dan preventif untuk orang tua, dan Pelayanan Keluarga Berencana. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik pelayanan kesehatan ilegal dan/atau dapat merugikan kesehatan Anak.

Article 25

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Manfaat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber-sumber dan keadaan Anak dan orang yang bertanggung jawab untuk memelihara Anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama Anak. (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin dan memastikan bahwa Anak yang kedua orangt uanya bekerja baik di dalam maupun luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan Anak yang menjadi haknya.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB 1

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 5

Article 12

Article 13

BAB 6

Article 13

Article 14

BAB 7

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 17

Article 18

BAB 4

Article 18

Article 19

BAB 5

Article 19

Article 20

BAB 5

Article 20

Article 21

BAB 6

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB 1

Article 22

Article 23

BAB 2

Article 23

Article 24

BAB 3

Article 24

Article 25

BAB 4

Article 25

Article 26

BAB 5

Article 26

BAB Kelima

Article 27

BAB 1