PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 10. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha. 12. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

BAB VI

PENANAMAN MODAL

Article 10

Correction

Penanaman Modal di Daerah meliputi: a. bidang usaha; b. penanaman modal dan bentuk badan usaha; dan c. ketenagakerjaan.

Article 11

Correction

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan. (3) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial. (4) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (5) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Article 12

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 13

(1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi: a. PMDN; dan b. PMA. (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Republik INDONESIA kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.

Article 14

(1) Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara INDONESIA yang berstatus penduduk Daerah. (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Bidang Usaha

Article 11

Correction

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan. (3) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial. (4) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (5) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Article 12

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

Article 23

BAB XII

Article 24

BAB XIII

Article 25

BAB XIV

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29