PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Hak Khusus pada Ruas Transmisi danatau Wilayah Jaringan Distribusi

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 2. Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya. 3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi. 4. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 5. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 6. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang. 7. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha untuk diberikan Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. 8. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional selanjutnya disingkat RIJTDGBN adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan dapat disesuaikan setiap tahun. Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum 9. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi. 10. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi. 11. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi. 12. Sub Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Wilayah Niaga Tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi. 13. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/ atau konsumen Gas Bumi. 14. Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/ atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan. 15. Reserved Capacity adalah besaran kapasitas pipa yang dapat digunakan untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur. 16. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut transporter dari shipper atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dolar Amerika Serikat) per satu MSCF Gas Bumi yang diangkut transporter. 17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 18. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau memiliki Hak Khusus. 19. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. 20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan secara langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik INDONESIA. Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum 21. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. 22. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 23. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 25. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 26. Perjanjian Pengangkutan Gas yang selanjutnya disingkat PPG adalah perjanjian kerjasama antara Transporter dan Shipper yang terkait dengan pengangkutan Gas Bumi milik Shipper melalui Fasilitas pipa Gas Bumi Transporter. 27. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada kegiatan usaha hilir. 28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan Gas Bumi.

BAB II

KEGIATAN USAHA GAS BUMI MELALUI PIPA

Article 3

Correction

(1) Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa meliputi Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. (2) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi. (3) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan Usaha pada Wilayah Jaringan Distribusi. (4) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan pada fasilitas jaringan distribusi.

Article 4

(1) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. (2) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. (3) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada fasilitas jaringan distribusi tertentu dan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus: a. memiliki infrastruktur pipa gas bumi dan fasilitas pendukungnya; atau b. menguasai infrastruktur pipa gas bumi dan fasilitas pendukungnya yang anggaran pembangunannya bersumber dari APBN. (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dan/atau menguasai infrastruktur pipa Gas Bumi dan fasilitas pendukungnya pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum (6) Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha. (7) Badan Usaha Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) Hak Khusus untuk Ruas Transmisi tertentu, Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dan/atau fasilitas jaringan distribusi tertentu lainnya.

Article 5

(1) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi dan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. (2) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa pada fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi dan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 23

Correction

Dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), pemegang Hak Khusus berhak untuk: a. melakukan pembangunan Pipa Transmisi dan fasilitas pendukungnya pada Ruas Transmisi tertentu; b. melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu dan/atau fasilitas jaringan distribusi tertentu; dan c. melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi miliknya sendiri sesuai dengan Reserved Capacity yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Badan Pengatur pada Ruas Transmisi dan/atau fasilitas jaringan distribusi yang dimilikinya.

Article 24

Dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pemegang Hak Khusus berhak untuk: a. melakukan pembangunan pipa distribusi dan fasilitas pendukungnya pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu; b. melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu; c. mendapatkan Wilayah Niaga Tertentu yang wilayahnya sama dengan Wilayah Jaringan distribusi secara eksklusif dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun bagi wilayah yang belum terdapat infrastruktur pipa Gas Bumi dan 15 (lima belas) tahun bagi wilayah yang telah terdapat infrastrukur pipa Gas Bumi; dan d. bekerja sama dan menunjuk Badan Usaha lain sebagai pengelola Sub Wilayah Niaga Tertentu untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi pada sebagian Wilayah Jaringan Distribusinya.

Article 25

Article 26

(1) Terhadap Badan Usaha pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berhak untuk melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa pada fasilitas jaringan distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasainya. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, pemegang Hak Khusus memiliki kewajiban minimal: a. mengutamakan pemanfaatan infrastruktur pengangkutan Gas Bumi dan jaringan distribusi yang telah ada; b. membayar Iuran kepada Badan Pengatur; c. mengajukan penyesuaian Hak Khusus; d. melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; e. melaporkan kepada Badan Pengatur dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan Badan Usaha; f. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Badan Pengatur; dan g. mengajukan permohonan dan mendapatkan penetapan Reserved Capacity dari Badan Pengatur dalam hal Badan Usaha akan melakukan pengangkutan gas miliknya sendiri pada Ruas Transmisi dan fasilitas jaringan distribusi yang dimilikinya. Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum

BAB IX

PELAPORAN

Article 34

Correction

(1) Pemegang Hak Khusus harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, Pasal 25 ayat (2) huruf h dan Pasal 26 ayat (2) huruf d, kepada Badan Pengatur dan sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui sistem aplikasi pada Badan Pengatur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hal-hal sebagai berikut: a. untuk Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) memuat: 1) sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) fasilitas pendukung; 3) pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; dan 4) Tarif yang diberlakukan. b. untuk Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) memuat: 1) sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa, konsumen, volume Gas Bumi yang diniagakan dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) fasilitas pendukung; 3) pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharan di lapangan serta kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan; dan Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum 5) harga jual Gas Bumi kepada konsumen. c. untuk Pemegang Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat: 1) sumber pasok, titik terima, titik serah, konsumen dan volume Gas Bumi yang diniagakan; 2) fasilitas pendukung; 3) pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharan di lapangan serta kendala yang dihadapi; dan 4) harga jual Gas Bumi kepada konsumen. (3) Dalam hal sistem aplikasi pada Badan Pengatur belum tersedia, pemegang Hak Khusus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar sistem aplikasi pada Badan Pengatur.

BAB XI

SANKSI

Article 36

Correction

(1) Badan Pengatur memberikan sanksi administratif kepada pemegang Hak Khusus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (6). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan Hak Khusus; dan c. pengusulan pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri. (3) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang atau berdiri sendiri untuk masing-masing jenis sanksi administratif. (4) Pengenaan sanksi administratif yang berakibat pada pencabutan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang Hak Khusus untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi. Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum (5) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pemegang Hak Khusus.

Article 37

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu teguran tertulis masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Hak Khusus belum melaksanakan kewajibannya maka akan dikenai sanksi pencabutan Hak Khusus dan diusulkan untuk pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri.

Article 38

Kepala Badan Pengatur MENETAPKAN pedoman teknis tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

(1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi, fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), pemegang Hak Khusus memiliki kewajiban minimal: Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum a. tidak menghentikan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut; b. memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; c. membangun infrastruktur pipa Gas Bumi dan fasilitas dan sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; e. menerapkan access arrangement; f. menerapkan Tarif yang ditetapkan Badan Pengatur; g. membayar Iuran kepada Badan Pengatur; h. mengajukan penyesuaian Hak Khusus; i. melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; j. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Badan Pengatur; k. menerapkan prinsip pemisahan paling sedikit pemisahan pencatatan akuntansi antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa; dan l. mengajukan permohonan dan mendapatkan penetapan Reserved Capacity dari Badan Pengatur dalam hal Badan Usaha akan melakukan pengangkutan gas miliknya sendiri pada Ruas Transmisi dan/atau fasilitas jaringan distribusi yang dimilikinya. (2) Dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Niaga Gas Bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pemegang Hak Khusus memiliki kewajiban minimal: a. memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasainya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; b. membangun infrastruktur pipa Gas Bumi dan fasilitas dan sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; d. menerapkan access arrangement; e. menerapkan Tarif yang ditetapkan Badan Pengatur; f. membayar Iuran kepada Badan Pengatur; g. mengajukan penyesuaian Hak Khusus; h. melaporkan kegiatannya kepada Badan Pengatur setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; i. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Badan Pengatur; j. menerapkan prinsip pemisahan paling sedikit pemisahan pencatatan akuntansi antara kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa; Disetujui oleh Komite tanggal 28 Juli 2025: 1. Erika Retnowati 3. Basuki Trikora Putra 5. Harya Adityawarman 7. Saleh Abdurrahman 9. Yapit Sapta Putra 2. Abdul Halim 4. Eman Salman Arief 6. Iwan Prasetya Adhi 8. Wahyudi Anas 1. Direktur Gas Bumi Pemroses tanggal 28 Juli 2025: 2. Koordinator Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3. Koordinator Hukum k. melakukan pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi Gas Bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu yang menjadi wilayah pengelolaannya sesuai dengan perencanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan tentang pemenang Lelang, dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan ekonomis; l. melaporkan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi tahunan yang disampaikan setiap tahun kepada Badan Pengatur selama jangka waktu berlakunya Hak Khusus; m. mengutamakan pemanfaatan infrastruktur pengangkutan Gas Bumi dan jaringan distribusi yang telah ada; n. menyediakan infrastruktur Gas Bumi yang berupa jaringan pipa Gas Bumi dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil, dan/atau transportasi darat sesuai dengan dokumen penawaran bagi pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu; dan o. bekerja sama dengan Badan Usaha pengelola dan/atau pemilik Kawasan Industri yang terdapat pada Wilayah Jaringan Distribusi dan dapat ditunjuk sebagai pengelola sub Wilayah Niaga Tertentu.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Hak Khusus pada Ruas Transmisi danatau Wilayah Jaringan Distribusi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VII

BAB VIII

Article 31

Article 32

Article 33

BAB IX

Article 34

BAB X

Article 35

BAB XI

Article 36

Article 37

Article 38

BAB XII

Article 39

BAB XIII

Article 40

Article 41

BAB XIV

Article 42

Article 43