PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi Hilirisasi dan Penanaman Modal

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai aparatur sipil negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 2. Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Investment Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal. 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien. 6. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. 7. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah. 8. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 9. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan. 10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi. 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 12. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara. 13. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi. 14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Pusat adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Article 4

Correction

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan: a. penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan c. pelaksanaan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Article 5

Correction

(1) Penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang terdiri atas: a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap ASN; dan b. penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi, dilaksanakan melalui: 1. verifikasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan 2. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi. (2) Penetapan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Article 6

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala. (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Pusat. (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Investment Corpu. (4) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara: a. mandiri oleh Kementerian/Badan; b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

Article 7

(1) Pelaksanaan evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. evaluasi program; dan b. evaluasi pasca program. (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. (3) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi. (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN PENANAMAN MODAL

Article 8

Correction

(1) Penyelenggaraan Investment Corpu meliputi: a. struktur Investment Corpu; b. Manajemen Pengetahuan; c. forum pembelajaran; d. sistem pembelajaran; e. strategi pembelajaran; f. Teknologi Pembelajaran; dan g. integrasi sistem. (2) Investment Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian/Badan dan dikoordinasikan dengan LAN.

Article 9

Correction

Penyelenggara Investment Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas: a. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan Pengembangan Kompetensi tingkat nasional; b. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kementerian/Badan; c. mengembangkan program Pengembangan Kompetensi di Kementerian yang dapat mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Kementerian dan pemenuhan rencana strategis Kementerian/Badan; d. menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta dan rencana strategis Kementerian/Badan; e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada LAN; dan f. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Article 10

(1) Struktur Investment Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dewan pengarah pembelajaran; dan b. tim pelaksana. (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. PPK; dan b. unsur pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh PPK. (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. koordinator pembelajaran; dan b. koordinator kelompok keahlian. (5) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Kepala Pusat.

Article 11

Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran dengan tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.

Article 12

Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. forum pembelajaran level strategis; b. forum pembelajaran level operasional; dan c. forum pembelajaran level teknis.

Article 13

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan: a. diagnosis kebutuhan pembelajaran; b. pengembangan desain pembelajaran; c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan d. evaluasi pembelajaran.

Article 14

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran: a. berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; b. dari hubungan sosial dan umpan balik; dan/atau c. dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Article 15

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran.

Article 16

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dan aspek yang meliputi: a. perencanaan penganggaran; b. pengembangan budaya organisasi; c. penilaian kinerja pegawai; d. Teknologi Pembelajaran; e. Manajemen Pengetahuan; f. Manajemen Talenta; dan/atau g. pengembangan karier.

Article 17

Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang investasi, hilirisasi, dan penanaman modal ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi Hilirisasi dan Penanaman Modal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19