PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia

PERBAN Nomor 12 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Article 12

Dalam melaksanakan kewenangan Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Bank INDONESIA melakukan pengaturan terkait: a. subjek; b. objek; c. mekanisme; dan d. teknologi.

Article 13

(1) Subjek Perolehan Data dan Informasi Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. perorangan; b. badan usaha; c. badan lainnya; d. kementerian atau lembaga; dan e. organisasi internasional. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diwajibkan untuk memberikan Data dan Informasi kepada Bank INDONESIA. (3) Subjek yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (4) Subjek yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 14

(1) Objek Perolehan Data dan Informasi Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa Data dan Informasi yang dikategorikan berdasarkan: a. sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi; b. tingkat kedetailan; dan c. format. (2) Sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. primer; dan b. sekunder. (3) Tingkat kedetailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. granular; dan b. agregat. (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. digital; dan b. nondigital.

Article 15

Mekanisme Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. survei; b. pelaporan; c. kerja sama; d. permintaan langsung; dan/atau e. akses langsung.

Article 16

Teknologi Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. pengaliran melalui sistem; b. penarikan melalui sistem; c. penyampaian secara luring; dan/atau d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 18

(1) Bank INDONESIA dapat melakukan Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. (2) Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. prinsip atau kaidah ilmiah; b. manual; c. panduan kompilasi; dan/atau d. acuan lain yang digunakan oleh Bank INDONESIA.

Article 19

(1) Bank INDONESIA melakukan Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui sistem informasi digital atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemilihan mekanisme Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan penerapan manajemen risiko.

Article 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 21

(1) Bank INDONESIA dapat melakukan Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN klasifikasi Data dan Informasi yang menjadi pedoman dalam melakukan Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. melalui sarana yang dapat diakses oleh publik; dan b. berdasarkan permintaan pihak tertentu. (4) Pihak eksternal yang menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan Bank INDONESIA sebagai sumber materi. (5) Pihak tertentu yang menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi yang diterima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 22

Bank INDONESIA MENETAPKAN bentuk dan media Diseminasi Data dan Informasi dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sesuai dengan kebutuhan.

Article 23

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN jadwal Diseminasi Data dan Informasi yang bersifat rutin. (2) Bank INDONESIA menyampaikan jadwal Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik dan pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Article 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 25

(1) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA melakukan kegiatan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pihak lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. independen; b. kompeten; c. profesional; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi serta melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB Kesatu

Perolehan Data dan Informasi

Article 12

Dalam melaksanakan kewenangan Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Bank INDONESIA melakukan pengaturan terkait: a. subjek; b. objek; c. mekanisme; dan d. teknologi.

Article 13

(1) Subjek Perolehan Data dan Informasi Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. perorangan; b. badan usaha; c. badan lainnya; d. kementerian atau lembaga; dan e. organisasi internasional. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diwajibkan untuk memberikan Data dan Informasi kepada Bank INDONESIA. (3) Subjek yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA. (4) Subjek yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 14

(1) Objek Perolehan Data dan Informasi Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa Data dan Informasi yang dikategorikan berdasarkan: a. sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi; b. tingkat kedetailan; dan c. format. (2) Sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. primer; dan b. sekunder. (3) Tingkat kedetailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. granular; dan b. agregat. (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. digital; dan b. nondigital.

Article 15

Mekanisme Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. survei; b. pelaporan; c. kerja sama; d. permintaan langsung; dan/atau e. akses langsung.

Article 16

Teknologi Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. pengaliran melalui sistem; b. penarikan melalui sistem; c. penyampaian secara luring; dan/atau d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Bank INDONESIA.