KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPPRES Nomor 183 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Investasi.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan organisasi BKPM terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat … b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Perencanaan; d. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional; e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional; f. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri; g. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri; h. Deputi Bidang Pengendalian.

Article 5

Correction

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Article 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 7 …

Article 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPM.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BKPM; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis administratif BKPM; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKPM; d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan BKPM; e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang investasi. f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Article 9

Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 10 …

Article 10

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan investasi, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta melakukan penggalangan seluruh potensi sumber daya nasional dalam kegiatan investasi.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan investasi dan rencana pembangunan investasi jangka menengah dan panjang yang disinkronisasikan dengan kebijaksanaan pembangunan sektoral, regional dan internasional; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program tahunan BKPM; c. pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif investasi serta langkah-langkah reformasi dan deregulasi di bidang investasi; d. pengembangan potensi sumber daya nasional untuk menunjang kegiatan investasi.

Article 12

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 13 …

Article 13

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pengusaha nasional, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi dan menyelenggarakan layanan teknis dan bisnis kepada masyarakat.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional dan promosi investasi; b. pengkajian potensi sumber daya ekonomi dan identifikasi peluang investasi; c. pemberdayaan pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional di bidang kewirausahaan dan manajemen; d. penyelenggaraan promosi investasi di dalam negeri; e. pemberian layanan teknis dan bisnis kepada investor dan calon investor; f. penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha. Bagian …

Article 15

Deputi Bidang Kerjasama Internasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 16

Deputi Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian potensi dana investasi luar negeri, promosi investasi, melaksanakan kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta pendayagunaan peluang kerjasama dan bantuan teknik untuk mendorong kegiatan investasi.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi Bidang Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program promosi investasi luar negeri dan kerjasama internasional; b. penyiapan bahan kebijaksanaan investasi dalam menghadapi berbagai fora internasional; c. pelaksanaan promosi investasi di luar negeri; d. pelaksanaan kerjasama regional, bilateral dan multilateral; e. pemanfaatan … e. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk pemberdayaan investor nasional dan pemantapan sistem manajemen pembangunan investasi.

Article 18

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 19

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor industri.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor industri; b. penyiapan … b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan PRESIDEN; c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor industri yang telah diputuskan baik oleh PRESIDEN maupun oleh Kepala; d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.

Article 21

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 22

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor non industri. Pasal 23 …

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi PMDN dan PMA di sektor non industri; b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan PRESIDEN; c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor non industri yang telah diputuskan baik oleh PRESIDEN maupun oleh Kepala; d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor non industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor non industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.

Article 24

Deputi Bidang Pengendalian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 25 …

Article 25

Deputi Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi perkembangan ekonomi dan investasi serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan investasi.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Deputi Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program evaluasi investasi secara makro da mikro; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi yang telah mendapat persetujuan Pemerintah; c. pelayanan administratif untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan investasi; d. pengawasan terhadap pelaksanaan investasi; e. penyusunan laporan kegiatan investasi;

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketujuh

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedelapan

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesembilan

Article 24

Article 25

Article 26

BAB III

Article 27

Article 28

BAB IV

Article 29

BAB V

Article 30

BAB VI

Article 31

BAB VII

Article 32

Article 33