UU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UU Nomor 5 Tahun 1973

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 2

BAB III

TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 5

Koreksi

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di lbu-kota Negara Republik INDONESIA. Pasal 6 …

Pasal 6

Koreksi

Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 7

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh PRESIDEN atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1). Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon. (2). Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang berikut: a. Warganegara INDONESIA; b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa; c. Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; d. Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; e. Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan dan Administrasi Negara; f. Tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya. Pasal 9 …

Pasal 9

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (2). Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai terselenggaranya pengangkatan atas sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. (3). Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tiga)orang anggota lama diangkat kembali.

Pasal 10

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. berhenti/diberhentikan oleh PRESIDEN: a. karena meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. karena masa jabatannya berakhir; d. karena mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. karena tidak dapat lagi secara aktif menjalankan tugasnya karena sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; f. karena … f. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) UNDANG-UNDANG ini berdasarkan keterangan Pemerintah; g. karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar sumpah/janjinya; h. karena penyakit jiwa atau penyakit badan atau ketidak- mampuan yang terus menerus, tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik; i. karena ternyata melanggar larangan-larangan tersebut dalam Pasal 11 UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 11

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau sebagian ataupun menjadi penjamin badan usaha yang berdasarkan perjanjian dengan tujuan untuk mendapat laba atau keuntungan dari Negara Republik INDONESIA. (2). Agggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh merangkap jabatan dalam lingkungan Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain, jabatan dalam lingkungan Pemerintahan Negara, ataupun jabatan dalam lingkungan Lembaga Tertinggi Negara. (3). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh berniaga dan atau mempunyai kepentingan dalam usaha perniagaan pihak- pihak, baik langsung maupun tidak langsung. (4). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh memiliki piutang atas beban keuangan Negara, terkecuali surat-surat obligasi umum. Pasal 12 …

Pasal 12

(1). Sebelum memangku jabatannya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diambil sumpah atau janjinya yang sungguh- sungguh menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa oleh Ketua Mahkamah Agung dihadapan PRESIDEN. (2). Sumpah/janji tersebut,pada ayat (1) pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua), Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima, langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun juga, sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji, dengan sunguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Pemeriksa Keuangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung-jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan tugas kewajiban tersebut. Saya bersumpah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa gaya akan setia terhadap Negara, UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan Haluan Negara". BAB IV …

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22