Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UU Nomor 41 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Benih dan Bibit Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit. Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan / atau pembibitan Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi. Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. Sertihkat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) Pasal 15... R EPI'FILIK INOONESIA

Pasal 18

Koreksi

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong. Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut. Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal: a. penelitian; b. Pemuliaan; c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; d. ketentuan agama; e. ketentuan adat istiadat; dan/atau f. pengakhiran penderitaan Hewan. (1) (2) (s) (4) (s) (6) Setiap ... R EPIJEJL IK INDONESIA -t2- Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. 8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 ( 1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. (21 Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. antar-Peternak; b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan; c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pemasaran; dan/atau d. permodalan atau pembiayaan. (6) (71 (4) Pemerintah ... R EPUBL.IK INDONESIA _13_ (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kemitraan usaha. 9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Koreksi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 1B Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi: a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; (3) (4) (s) (1) d. pencegahan... R EI-IUELiK INDONESIA -19_ d. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan e. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah. Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan. Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang karantina hewan. Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan. Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/ atau biosekuriti. 15. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (21 (3) (4) (s) (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 32

Pasal 36

Pasal 36A

Pasal 368

Pasal 36C

Pasal 36D

Pasal 36E

Pasal 37

Pasal 41A

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 65

Pasal 66A

Pasal 68

Pasal 68A

Pasal 68C

Pasal 68D

Pasal 68E

Pasal 86

Pasal 91A

Pasal 96A

Pasal II