Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KETIGA PP 6-2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PP Nomor 49 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4480) yang telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor . . . a. Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4494); dan b. Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4719); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 9, angka 10, dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 2. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. 5. Pemilih . . . 5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang- kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. 6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara. 8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 9. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. 10. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 11. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama- sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. 13. Tim . . . 2. 13. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. 15. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD. (1a) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah mengundurkan diri untuk pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPUD. (1b) Dalam . . . (1b) Dalam hal kepala daerah mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan jabatan wakil kepala daerah kosong, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri ke KPUD. (2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD MENETAPKAN: a. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; b. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan c. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. (3) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD. (4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada pemerintah daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 . . . Pembentukan . . . Pembentukan . . .

Pasal 36

Koreksi

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (3) Dalam . . . (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. (4) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk; b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk; c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari jumlah penduduk; d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk. (5) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud. (6) Pasangan . . . (6) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah penduduk; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari jumlah penduduk; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk. (7) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. (8) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Seorang . . . (9) Seorang pendukung dilarang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan. 6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Koreksi

(1) Persyaratan dukungan kepada pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) harus dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi yang dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. (2) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen daftar dukungan diserahkan. (5) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. (6) PPK . . . (6) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon atau adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. (7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. (8) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipergunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (9) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon atau adanya informasi manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. (10) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi dan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur. 8. Ketentuan . . . 8. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d diubah, huruf l dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, ayat (2) huruf h dihapus, huruf j diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf r dan huruf s sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta Pemerintah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak . . . g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l. dihapus; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. surat . . . a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf n; b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon; d. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; g. surat . . . g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; h. dihapus; i. fotokopi NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; j. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n; k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; l. fotokopi KTP; m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; n. surat . . . n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o; p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar; r. surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini; dan s. surat persetujuan pengunduran diri kepala daerah/wakil kepala daerah dari Menteri Dalam Negeri. 9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 10 (sepuluh) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), ayat (2f), ayat (2g), ayat (2h), ayat (2i), dan ayat (2j), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 . . .

Pasal 40

Koreksi

(1) Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran. (1a) Pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi: a. kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain; b. wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain; c. wakil kepala daerah yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil kepala daerah di daerah sendiri atau di daerah lain; d. bupati atau walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur; dan e. wakil bupati atau wakil walikota yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur. (2) Dihapus. (2a) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat ditarik kembali dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa pendaftaran. (2b) Menteri . . . (2b) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. (2c) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan surat persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) disampaikan kepada KPUD sebagai pemenuhan persyaratan dalam pendaftaran calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan kepada DPRD. (2d) DPRD melaksanakan rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) hari setelah kepala daerah atau wakil kepala daerah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, untuk mengeluarkan keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. (2e) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat paripurna DPRD bagi gubernur/wakil gubernur dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada PRESIDEN paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya keputusan DPRD. (2f) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) disampaikan kepada gubernur paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat paripurna DPRD bagi bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota dan selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya keputusan DPRD. (2g) Apabila . . . (2g) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak melakukan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) tidak disampaikan, PRESIDEN memroses pengesahan pemberhentian gubernur/wakil gubernur. (2h) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak melakukan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2f) tidak disampaikan, Menteri Dalam Negeri memroses pengesahan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah. (2i) PRESIDEN mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian gubernur/wakil gubernur paling lama 1 (satu) hari sebelum KPUD MENETAPKAN pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. (2j) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota paling lama 1 (satu) hari sebelum KPUD MENETAPKAN pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. (3) Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. (4) Anggota KPUD atau anggota panitia pengawas yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD atau anggota panitia pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRD kepada KPUD. 10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 . . .

Pasal 52

Koreksi

(1) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pasangan calon atau salah seorang diantaranya, dan pasangan calon atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri. (1a) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri. (1b) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik INDONESIA. (1c) Apabila . . . (1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik salah seorang calonnya atau pasangan calon, atau salah seorang dari pasangan calonnya atau pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. (2a) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagai pasangan calon, pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur. (3) Dalam hal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, KPUD memberitahukan kepada partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan. (4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (3), tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan. 20. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 . . .

Pasal 53

Koreksi

(1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia. (1a) KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pasangan calon pengganti. (1b) Dalam hal salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari sejak salah seorang atau pasangan calon meninggal dunia. (2) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. (3) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) . . . 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari. (4) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia. (5) KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti. (6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari. (7) KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari. 21. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Koreksi

(1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh PRESIDEN. (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan. (2a) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. (2b) Untuk . . . (2b) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD. (2c) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. (2d) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. (3) Dalam . . . (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD MEMUTUSKAN dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan PRESIDEN mengangkat penjabat kepala daerah. 29. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 132A yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KETIGA PP 6-2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal I

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 20

Pasal 33

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42A

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 53A

Pasal 54

Pasal 61

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 131

Pasal 132A

Pasal 146

Pasal 148

Pasal II