Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PP Nomor 46 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. 4. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. 5. Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis. 6. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 1 (satu) atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 7. Pendaftaran Tanah Secara Sistimatik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 8. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. 9. Informasi tekstual adalah informasi mengenai status hak dan kepemilikannya. 10. Informasi spasial adalah informasi mengenai titik dasar teknis, peta dasar, peta pendaftaran, peta tematik dan bidang-bidang tanah. 11. Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara. 12. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak. 13. Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (NPTTKUP) adalah nilai perolehan tanah yang tidak dikenakan Uang Pemasukan yang berdasarkan Pagu tidak kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuangan bagi masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Koreksi

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dihitung dengan rumus : 1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) b. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan ---------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) 35 2. Uang Pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGU : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 50 % b. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan --------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 50% 35 3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGB atau HP yang belum habis jangka waktunya : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : Sisa JW HGB / HP 1,5 per mil {NPT-NPTTKUP) - [------------------ x UP JW HGB/ HP.s HGB/ HP.s] x 50 % b. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yg diberikan ------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) - Sisa JW HGB/ HP --------------- x UP HGB/HP.s x 50 % JW HGB/ HP.s 4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat dari 1 (satu) tahun : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 60 % b. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan --------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 60% 35 5. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun : 6. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun: 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 75 % 7. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan --------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) x 75 % 35 8. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun : 9. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun: 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) 10. Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan --------------------- x 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) 35 11. Uang Pemasukan untuk pemberian, perpanjangan dan pemba-haruan HGU yang diberikan sekaligus : 25+35 1,5 per mil (NPT-NPTTKUP) + {[----- x 1,5 per mil 35 (NPT-NPTTKUP) ] x 50 % }

Pasal 18

Koreksi

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dihitung dengan rumus : 1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB : a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun: 1 % (NPT - NPTTKUP) b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun : JW HGB yang diberikan --------------------- x 1 % (NPT-NPTTKUP) 30 2. Uang Pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGB : a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun: 1 % (NPT - NPTTKUP) x 50 % b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun : JW HGB yang diberikan --------------------- x 1 % (NPT-NPTTKUP) x 50 % 30 3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB atau HP yang belum habis jangka waktunya : a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun: Sisa JW HGB/HP 1 % (NPT - NPTTKUP) - { [-------------- x JW HGB/HP.s UP HGB/HP.s]x 50 % } b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun : JW HGB yg diberikan ------------------- x 1 % (NPT-NPTTKUP) - 30 Sisa JW HGB/HP [ -------------- x UP HGB/HP.s] x 50% JW HGB/HP.s 4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat dari 1 (satu) tahun : 1 % (NPT - NPTTKUP) x 60 % 5. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun : 1 % (NPT - NPTTKUP) x 75 % 6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun : a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun : 1 % (NPT - NPTTKUP) b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun : JW HGB yang diberikan --------------------- x 1 % (NPT-NPTTKUP) 30 7. Uang Pemasukan dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGB yang diberikan sekaligus : 20+30 1 % (NPT - NPTTKUP) + { [ ------ 1% (NPT-NPTTKUP)] x 50 % } 30

Pasal 19

Koreksi

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dihitung dengan rumus: 1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : 1 per mil (NPT - NPTTKUP) 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP) b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yang diberikan --------------------- x 1 per mil (NPT - NPTTKUP) 25 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan --------------------- x 0,75 % (NPT - NPTTKUP) 25 2. Uang Pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : 1 per mil (NPT - NPTTKUP) x 50% 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP) x 50% b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 1 per mil (NPT - NPTTKUP) x 25 50% 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 0,75 % (NPT-NPTTKUP) x 50% 25 3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HGU atau HGB yang semula dipunyai pemohon yang belum habis jangka waktunya : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun: 1) Tanah Pertanian : Sisa JW HGU/ HGB 1 per mil (NPT-NPTTKUP) - { [ ----------------- x JW HGU/HGB.s UP HGU/HGB.s] x 50% } 2) Tanah non Pertanian : Sisa JW HGU/ HGB 0,75 % (NPT - NPTTKUP) - { [ ----------------- x JW HGU/HGB.s UP HGU/HGB.s] x 50% } b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yg diberikan ------------------ x 1 per mil (NPT - NPTTKUP) - 25 Sisa JW HGU/HGB [ ---------------- x UP HGU/HGB.s] x 50 % JW HGU/HGB.s 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 0,75 % (NPT - NPTTKUP) 25 4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya, namun belum lewat dari 1 (satu) tahun : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun: 1) Tanah Pertanian : 1 per mil (NPT - NPTTKUP) x 60% 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP) x 60% b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 1 per mil (NPT-NPTTKUP) x 25 60% 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 0,75 % (NPT-NPTTKUP) x 60% 25 5. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun: 1) Tanah Pertanian : 1 per mil (NPT - NPTTKUP) x 75% 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP) x 75% b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 1 per mil (NPT-NPTTKUP) x 25 75% 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 0,75 % (NPT-NPTTKUP) x 75% 25 6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun : a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun: 1) Tanah Pertanian : 1 per mil (NPT - NPTTKUP) 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP) b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) Tanah Pertanian : JW HP yang diberikan -------------------- x 1 per mil (NPT - NPTTKUP) 25 2) Tanah non Pertanian : JW HP yang diberikan --------------------- x 0,75 % (NPT - NPTTKUP) 25 7. Uang Pemasukan dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HP yang diberikan sekaligus : a. Tanah Pertanian : 20 + 25 1 per mil (NPT - NPTTKUP) + [ -------- x 1 per mil 25 (NPT-NPTTKUP)] x 50% b. Tanah non Pertanian : 20 +25 0,75 % (NPT - NPTTKUP) + [ ------- x 0,75 % 25 (NPT-NPTTKUP)] x 50 %

Pasal 21

Koreksi

(1) Badan Keagamaan, Badan Sosial, Masyarakat Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu dibebaskan dari Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. (2) Tarif pengukuran rincikan dalam kegiatan Redistribusi Tanah Secara Swadaya ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif terendah di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. (3) Pengenaan Uang Pemasukan Dalam Rangka Penetapan Hak Atas Tanah dapat dikenakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) terhadap: a. Pemberian Hak Milik atas tanah : 1) Tanah Negara dalam rangka Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan (PRONA), Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan Daerah (PRONADA), Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Redistribusi dan Konsolidasi tanah; 2) Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari Obyek PRONA, PRONADA, PRONA Swadaya, Proyek Hak Daerah Transmigrasi dan Konsolidasi tanah yang masih tercatat atas nama bekas pemegang semula yang diterbitkan sebelum PERATURAN PEMERINTAH ini; 3) Yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota/Desa; atau 4) Obyek P3MB dan Prk. 5. b. Pemberian Hak Guna Usaha yang berasal dari Hak Milik yang telah dibebaskan; c. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah : 1) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota; 2) Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri, atau 3) Obyek P3MB dan Prk. 5. d. Pemberian Hak Pakai atas tanah : 1) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota; 2) Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri; 3) Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga Internasional yang diakui Pemerintah, Badan Keagamaan/Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; atau 4) Obyek P3MB dan Prk. 5. e. Pemberian Hak Pengelolaaan. (4) Kepada Pegawai Negeri maupun anggota TNI/POLRI, termasuk janda/duda mereka, anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak mampu, yayasan/perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial ditetapkan Uang Pemasukan kepada Negara sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk Pensiunan, anggota Veteran serta jandanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai Uang Pemasukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26