Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

PP Nomor 35 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

BAB Kesatu

A Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme

Pasal 18A

(1) Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi. (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya. (3) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kuasanya. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Pasal 18B

Pasal 44M

Koreksi

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44I ayat (1) huruf d diberikan oleh LPSK kepada Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, Keluarga, atau ahli warisnya. (3) Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK. (4) Dalam hal Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh kuasanya. (5) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA; b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban; c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita. (6) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan: a. fotokopi identitas Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme; d. fotokopi surat kematian dari pejabat yang berwenang, jika Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA meninggal dunia; e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, kuasa Keluarga, atau kuasa ahli waris. (7) Dalam hal di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c oleh Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (8) LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penghitungan besaran, dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan LPSK.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

BAB Kesatu

BAB Kesatu

Pasal 18A

Pasal 18B

BAB Kesatu

BAB Kesatu

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 18C

Pasal 18D

Pasal 18E

Pasal 18F

Pasal 18G

Pasal 18H

Pasal 18I

Pasal 18J

Pasal 18K

Pasal 18L

Pasal 18M

Pasal 18N

Pasal 180

Pasal 18P

Pasal 18Q

Pasal 18R

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 44

Pasal 44A

Pasal 44B

Pasal 44C

Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 44F

Pasal 44G

Pasal 44H

Pasal 44I

Pasal 44J

Pasal 44K

Pasal 44L

Pasal 44M

Pasal 44N

Pasal 440

Pasal 44P

Pasal 44Q

Pasal 45

Pasal II