PP

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

PP Nomor 28 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 2

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. (2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 4

(1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. (2) Daerah MENETAPKAN prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah. (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam: a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda. (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan kesepakatan bersama; d. penandatanganan kesepakatan bersama; e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. penyusunan perjanjian kerja sama; g. penandatanganan perjanjian kerja sama; h. pelaksanaan; i. penatausahaan; dan j. pelaporan. (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan. (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD. (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut: a. dilakukan secara terus menerus; b. memiliki kompleksitas tinggi; dan c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD. (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 9

(1) KSDD berakhir karena: a. berakhirnya jangka waktu KSDD; b. tujuan KSDD telah tercapai; c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama; d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau e. objek KSDD hilang atau musnah. (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan. (2) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 11

(1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah: a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan; dan b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib. (2) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah: a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 12

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kesembilan

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 10

(1) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan. (2) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 11

(1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah: a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan; dan b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib. (2) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah: a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. (2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama. (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas: a. perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) KSDPK meliputi: a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa: a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Daerah MENETAPKAN prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan: a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama. (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 19

(1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 20

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena: a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi daerah; dan e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 24

KSDPL terdiri atas: a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan c. kerja sama lainnya.

Pasal 25

KSDLL diselenggarakan: a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 26

(1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai hubungan diplomatik; b. merupakan urusan Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia INDONESIA. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan: a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah; b. saling melengkapi; dan c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 28

(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari: a. Pemerintah Daerah; b. pemerintah daerah di luar negeri; atau c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari: a. Pemerintah Daerah; atau b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional. (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama. (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri. (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 30

(1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan, dan sasaran; d. objek kerja sama; e. ruang lingkup kerja sama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah. (5) Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31

(1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti berupa: a. memperbaiki rencana kerja sama; atau b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Pasal 32

(1) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Menteri menyelenggarakan rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama. (3) Rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengikutsertakan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama; c. Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan; dan d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.