TATA CARA KEHILANGAN, PEMBATALAN, MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENYAMPAIKAN PERNYATAAN
(1) Warga Negara INDONESIA dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari PRESIDEN;
d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara INDONESIA;
e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
h. bertempat . . .
h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik INDONESIA selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara INDONESIA sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga
kepada Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik INDONESIA tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
(2) Warga
dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh PRESIDEN atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik INDONESIA tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
(1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara INDONESIA yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) mengkoordinasikan kepada Menteri.
(2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara INDONESIA yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.
(3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik INDONESIA yang mengetahui adanya Warga Negara INDONESIA yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik INDONESIA.
Pasal 33 . . .
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan
b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA terlapor.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain:
a. fotokopi Surat Perjalanan Republik INDONESIA atas nama yang bersangkutan; dan
b. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
(1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri MENETAPKAN Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada:
a. PRESIDEN;
b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
c. Perwakilan . . .
c. Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
d. instansi terkait.
(1) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada PRESIDEN melalui Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap;
b. tempat dan tanggal lahir;
c. alamat tempat tinggal;
d. pekerjaan;
e. jenis kelamin;
f. status perkawinan pemohon; dan
g. alasan permohonan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampiri dengan:
a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA;
b. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA;
c. fotokopi Surat Perjalanan Republik INDONESIA atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA;
d. surat . . .
d. surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA pemohon akan menjadi warga negara asing;
dan
e. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(1) Perwakilan Republik INDONESIA memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum lengkap, Perwakilan Republik INDONESIA mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Perwakilan
menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(1) Menteri setelah menerima permohonan dari Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam . . .
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada PRESIDEN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(1) PRESIDEN MENETAPKAN keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.
(2) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan PRESIDEN ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik INDONESIA.
(3) Perwakilan Republik INDONESIA menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan PRESIDEN diterima.
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
(1) Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
(2) Pernyataan . . .
(2) Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan kepada PRESIDEN untuk membatalkan Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik INDONESIA ditetapkan berdasarkan Keputusan PRESIDEN.
(4) Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan Keputusan Menteri, pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5) Keputusan PRESIDEN mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.
(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada:
a. PRESIDEN;
b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
c. Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
d. instansi terkait.
Bagi Warga Negara INDONESIA yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai orang asing.
Menteri mengumumkan nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Bagian . . .
(1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dengan mengajukan permohonan kepada PRESIDEN melalui Menteri.
(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.
(1) Warga
yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i UNDANG-UNDANG, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap;
b. alamat tempat tinggal;
c. tempat dan tanggal lahir;
d. pekerjaan;
e. jenis kelamin;
f. status perkawinan; dan
g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.
(3) Permohonan . . .
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
b. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara INDONESIA yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi yang mempunyai anak;
e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas;
f. daftar riwayat hidup pemohon; dan
g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(1) Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Dalam . . .
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada
dan
Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA.
(2) Pejabat . . .
(2) Pejabat atau Perwakilan
menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik INDONESIA.
(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 UNDANG-UNDANG.
(1) Warga
yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG sejak putusnya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap;
b. alamat tempat tinggal;
c. tempat dan tanggal lahir;
d. pekerjaan;
e. jenis kelamin;
f. status . . .
f. status perkawinan; dan
g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
b. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara INDONESIA yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi yang mempunyai anak;
e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas;
f. daftar riwayat hidup pemohon; dan
g. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(1) Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan . . .
kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan
mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan
menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan . . .
disampaikan kepada PRESIDEN, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA.
(2) Pejabat atau Perwakilan
menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik INDONESIA.
(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 UNDANG-UNDANG.
Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
(1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara INDONESIA yang kawin dengan laki-laki atau perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA karena . . .
karena menurut hukum negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
(2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara INDONESIA dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;
b. tempat dan tanggal lahir;
c. jenis kelamin;
d. alamat tempat tinggal;
e. pekerjaan;
f. kewarganegaraan suami atau istri;
g. status perkawinan; dan
h. nama lengkap suami atau istri.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
a. fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
b. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
c. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara INDONESIA yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA;
d. surat . . .
d. surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
e. pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
(1) Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA setelah menerima pernyataan memeriksa kelengkapan persyaratan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan
menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.
(1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA.
(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA untuk dilengkapi.
Pasal 58 . . .
(1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA, Menteri MENETAPKAN keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara INDONESIA.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA.