PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

PERPRES Nomor 28 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

KNEKS terdiri atas: a. Pimpinan; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota; d. Manajemen Eksekutif; dan e. Sekretariat KNEKS.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Ketua : PRESIDEN Republik INDONESIA b. Wakil Ketua selaku Ketua Harian : Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA. (2) Wakil Ketua selaku Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif.

Pasal 8

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, Menteri dinyatakan sebagai Sekretaris merangkap anggota. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri sebagai Sekretaris melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 9

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; d. Menteri Agama; e. Menteri Perindustrian; f. Menteri Perdagangan; g. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; h. Menteri Badan Usaha Milik Negara; i. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; j. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; k. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; l. Gubernur Bank INDONESIA; m. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; n. Ketua Umum Majelis Ulama INDONESIA; dan o. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional; dan b. melaksanakan arah kebijakan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing- masing. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 10

(1) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. (2) Manajemen Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; b. penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah; c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional; d. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 13

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas: a. Direktur Eksekutif; dan b. unit kerja.

Pasal 14

Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Manajemen Eksekutif.

Pasal 15

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan substansi pelaksanaan tugas Manajemen Eksekutif.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Manajemen Eksekutif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, Manajemen Eksekutif dibantu oleh Sekretariat KNEKS yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNEKS. (2) Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KNEKS mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota KNEKS. (4) Sekretariat KNEKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Sekretaris dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Menteri. (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat KNEKS diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34