PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

PERPRES Nomor 105 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1 Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara. Kepa1a BP BUMN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN. 2

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

BAB III

ORGANISASI

BAB IV

KELOMPOK AHLI

BAB V

TATA KER.]A

Pasal 39

Koreksi

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 40

Koreksi

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BP BUMN. (21 Proses bisnis antarunit BP BUMN sebagaimana ditetapkan oleh Kepala. organisasi dimaksud di lingkungan pada ayat (1)

Pasal 41

Kepala menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasa-l42 BP BUMN menJrusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP BUMN.

Pasal 43

(1) Setiap unsur di lingkungan BP BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan BP BUMN, hubungan antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip. . . IA -t7- (21 Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 44

Semua unsur di lingkungan BP BUMN menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 45

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (21 Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. PasaT 47 (1) Dalam rangka penugasan khusus, Kepala melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis. (21 Koordinasi Kepala dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bersama. BABVI ... 18-

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTTAN

Pasal 48

Koreksi

(1) Sekretaris pimpinan eselon I.a. Utama dan Deputi tinggi madya atau merupakan jabatan jabatan struktural (2) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, dan lnspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 49

Koreksi

(1) Kepala dan Wakil Kepaia diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (21 Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional ahli madya ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Masa tugas Kepala dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (21 Kepala dan/atau Wakil Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh PRESIDEN sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. Pasal 51 ... FTTESIDEN

Pasal 51

(1) Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil. (21 Deputi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil yang mekanisme pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang badan usaha milik negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 179 Tahun 2024 tr-rfiang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 375), diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BP BUMN.

Pasal 61

Koreksi

(1) Pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara dialihkan menjadi pegawai BP BUMN. (2) Perlengkapan . . . rl3 (2) Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kementerian Badan Usaha Milik Negara dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen BP BUMN. (3) Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan PRESIDEN ini berlaku dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian/lembaga terkait. PasaT 62 Untuk menjamin pelaksanaan program di bidang badan usaha milik negara pada tahun 2025 dapat berjalan, Kepala menggunakan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara sampai dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) selesai dilakukan.

Pasal 63

Pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang beralih menjadi pegawai BP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tetap memperoleh penghasilan sebagaimana yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BP BUMN.

Pasal 64

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini. Pasal 65...

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, semua perjanjian atau perikatan dengan nomenklatur menteri yang urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dimaknai sebagai Kepala.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

BAB I

Pasal I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB I

Pasal I

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB VI

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB VII

Pasal 54

BAB VIII

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

BAB IX

Pasal 58

Pasal 59

BAB X

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

BAB XI

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68