PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERPPU Nomor 2 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Pasca Bencana adalah wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami. 2. Rehabilitasi . . . 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. 4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana. 5. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana. 6. Dewan Pengarah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengarah, adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 7. Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. 8. Badan . . . 9. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. 8. Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

Pasal 3

Koreksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan, usaha dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 4

Rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan: a. prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; b. prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah; c. prasarana . . . d. prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial; e. prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat; f. prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan; g. hak-hak atas tanah dan bangunan; h. prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan h. prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Pasal 5

Rekonstruksi meliputi: a. penataan ruang; b. penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; c. pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta pemukiman d. pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; e. pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah; f. pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat istiadat; g. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan; h. penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan i. pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat; dan j. pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana rinci. Pasal 6 . . .

Pasal 6

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsibilitas dengan mendahulukan kepentingan umum dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27