PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu

PERMEN Nomor 31 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 871) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 4. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 5. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro. 6. Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu. 7. Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri agro. 10. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri hasil hutan dan perkebunan. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengunggah surat permohonan sesuai dengan formulir 1 disertai dengan dokumen: a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus sesuai dengan formulir 2; c. nomor pokok wajib pajak perusahaan; d. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; e. laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun sebelumnya; f. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan; g. bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri berupa: 1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau 2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi usaha Industri; h. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan formulir 3; i. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas: 1. purchase order, order confirmation, dan/atau sales contract yang dilegalisasi oleh notaris; 2. invois yang dilegalisasi oleh notaris; 3. bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor; 4. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri; 5. letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (issuing bank); 6. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan; 7. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank; 8. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank; 9. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang; 10. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 4; 11. surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank sesuai dengan formulir 5, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir 6, dan/atau notaris sesuai dengan formulir 8; 12. daftar mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sesuai dengan formulir 9 dan dilengkapi dengan tanda sah tingkat komponen dalam negeri sebagaimana tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); j. surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan formulir 10; dan k. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 11. (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual. (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan formulir 13 dengan melampirkan: a. invois sesuai dengan formulir 14; b. kuitansi sesuai dengan formulir 15; c. nomor pokok wajib pajak perusahaan; d. faktur pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap; e. surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap; f. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap; g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 16; dan i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 17. (2) Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 12. Formulir 3, formulir 5, formulir 6, formulir 8, formulir 12, dan formulir 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dihapus.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU Jenis Mesin dan/atau Peralatan 1. Air Pressure Unit 2. Air Dryer 3. Air Pressure Tank 4. Arm Saw 5. Auto Clipper 6. Auto Stacker 7. Band Saw 8. Bending Machine 9. Bending Press 10. Boiler 11. Boring Machine 12. Brush Sander Machine 13. Carving Duplicator 14. Chamber Set 15. Coating Machine 16. Cold Press Machine 17. Control System (Programmable Logic Controller) 18. Compressor 19. Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine 20. Continuous Dryer 21. Conveyor 22. Cooler 23. Copy Lathe Machine 24. Copy Shaper Machine 25. Core Builder 26. Cross Cut Machine 27. Debarker 28. Dehumidifier 29. Double Planer Machine 30. Drum Dryer 31. Dust Collector 32. Edge Banding Machine 33. End Tenoner 34. Finger Jointed Machine 35. Foam Chipper Machine 36. Foam Cutter 37. Glue Mixer 38. Glue Spreader 39. Gun Sprayer 40. Hammer Mill 41. Heating Room 42. Hot Press 43. Jointer/Surface Planer 44. Jumping Saw 45. Laminating Machine 46. Laser Cutter 47. Log Carrier 48. Mate Forming Machine 49. Metal Finishing Machine 50. Moulder 51. Mourtiser 52. Multi Rip Saw 53. Packaging Devices 54. Panel Saw 55. Patcher Machine 56. Pelletizer 57. Planer 58. Press Dryer 59. Press Laminating with High Frequency (HF) 60. Pressure Vacuum 61. Rip Saw 62. Robotic Arm 63. Roller Dryer 64. Rotary Composer 65. Rotary Machine 66. Router Machine 67. Running Saw 68. Sander 69. Sanding Master 70. Scaff Jointed Machine 71. Sharpener 72. Sewing Machine 73. Side Grinder 74. Sizer 75. Spindle Less Rotary Lathe 76. Spindle Rotary Lathe 77. Spray Booth 78. Sprayer Machine 79. Strapping Machine 80. Swage and Sharper Machine 81. Table Band Saw 82. Tenoner 83. Textile Cutter Machine 84. V-jointed Machine 85. Veneer Jointing Machine 86. Veneer Repairer 87. Veneer Splicing Machine 88. Veneer Stitching Machine 89. Welding Machine 90. Wide Belt Sander 91. Wood Chipper 92. Wood Clamp Machine 93. Wood Feeder 94. Wood Flaker MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU Formulir 3 Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah Dibeli dan Terpasang di Lokasi Pabrik DAFTAR MESIN/PERALATAN YANG TELAH DIBELI DAN TERPASANG DI LOKASI PABRIK Nama perusahaan : Lokasi pabrik : Sumber pembiayaan : Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*) No Kelompok M/P Nama Mesin/ Peralatan (M/P) Merk/ Tipe/ Spek Teknis Tahun Pembelian M/P Jumlah Unit M/P Harga Satuan Harga Total Nama Produsen/ Penyedia Barang M/P, dan No. Telepon Cara Pembayaran (via L/C/ SKBDN) Bukti Dokumen (PO/OC/ SC/KK)*) Bukti Transfer Pembayaran Dana Sendiri Perjanjian Kredit/ Pembiayaan Tanggal Kedatangan M/P Tujuan Pembelian M/P (Penggantian/ Penambahan*) Dampak/ Manfaat M/P (kapasitas, mutu, efisiensi, produktifitas*) NoTgl Nilai No Tgl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) A MESIN/PERALATAN YANG MENGANDUNG TKDN 1 2 4 5 SUB TOTAL B MESIN/PERALATAN YANG TIDAK MENGANDUNG TKDN 1 2 SUB TOTAL TOTAL PETUNJUK PENGISIAN: 1. Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada; 2. Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik; 3. Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran I; 4. Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian; 5. Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian; 6. Kolom 9: Isi dengan lengkap; 7. Kolom 10: Pilih yang sesuai 8. Kolom 11: Pilih yang sesuai 9. Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada; 10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri; 11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun; 12. Kolom 16: Pilih yang sesuai; 13. Kolom 17: Pilih yang sesuai. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Meterai Rp10.000,00 + Cap Perusahaan …………………… Direktur Utama *) Coret yang tidak perlu. Formulir 5 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK No. : …. (tempat), tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) ……. pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut: 1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas. 2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................. tanggal ....................) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank Nama Pejabat Bank *) Coret yang tidak perlu. Lampiran Formulir 5 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan pejabat bank + cap bank Nama pejabat bank *) Coret yang tidak perlu. Formulir 6 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK No. : …. (tempat, tanggal-bulan-tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*)…….pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20…dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut: 1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas. 2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank *) Coret yang tidak perlu Lampiran Formulir 6 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… *) Coret yang tidak perlu. No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan pejabat + cap Lembaga Keuangan Bukan Bank Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank Formulir 8 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS No. : …. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) …….pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal ……berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut: 1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas. 2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan notaris + cap Nama notaris *) Coret yang tidak perlu Lampiran Formulir 8 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… *) Coret yang tidak perlu No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan notaris + cap Nama notaris Formulir 12 Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan PERJANJIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN Nomor: ………… Pada hari ini........ tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .......(..../..../20...), di ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan ... nomor … tanggal … Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat : No. Rekening : Bank : Bank …., Cabang …. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV*) ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan: 1. UNDANG-UNDANG Nomor ..... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu; 3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- …./20.... tanggal ........ Direktorat Jenderal Industri Agro; 4. Surat permohonan PT/CV*) ..... tentang Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu nomor .... tanggal ..../..../....; 5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor ..... tanggal ...../.../..... tentang Penetapan Penerima Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan selanjutnya disebut Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

Sanksi (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasai mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditemukan pelanggaran. (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasai mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran. (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengundurkan diri dari kepersertaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu setelah dilakukan verifikasi dokumen dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasai mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran. (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengajukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau yang pernah mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Kementerian Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasai mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran. (5) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah diterima ke kas negara dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditemukannya pelanggaran. Catatan: Rangkap kedua untuk pihak kedua bermeterai Rp10.000,- *) Coret yang tidak perlu (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak membuat laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Koreksi

Penutup Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Agro Meterai Rp10.000,00 ( ..................... ) PIHAK KEDUA, Pimpinan/Direktur Utama Pemohon Cap Perusahaan ( .......................) Formulir 13 Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan kop surat perusahaan SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN No. : …. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) berkas Hal : Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Dengan hormat, Menunjuk Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/Peralatan Nomor ... tanggal ... antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan PT/CV*) ..., serta surat penetapan penerima dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon: 1. Untuk pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/peralatan tersebut dapat kami terima sesuai dengan invois nomor ... tanggal ... dan kuitansi nomor .… tanggal …. sebesar Rp ...,00 (... rupiah) dan dicairkan melalui rekening PT/CV*). ... pada Bank ... dengan nomor rekening ...sesuai Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan dan Surat Referensi Bank Nomor ... tanggal ... dari Bank ... 2. Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tersebut terlampir kami sampaikan dokumen berupa : a. invois (formulir 14), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai; b. kuitansi (formulir 15), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai; c. nomor pokok wajib pajak perusahaan; d. faktur pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 3 (tiga) tembusan; e. surat setoran pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan; f. surat setoran pajak penghasilan, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan; g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan berikut 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan; h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 16); dan i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 17). Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud, kami sampaikan terima kasih. Meterai Rp10.000,00 (tanda tangan + cap perusahaan) (……………………………..) Direktur Utama/Direktur *) *)coret yang tidak perlu MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 25

Pasal II

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10