PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk Induk Benih Ikan dan atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

PERMEN Nomor 24 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. 3. Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan. 4. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. 5. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan Mutiara. 6. Rekomendasi Teknis Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan pembudidayaan ikan. 7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA

Pasal 2

Koreksi

Pelaku Usaha yang memiliki usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA di bidang: a. pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, payau, laut, dan tanaman air; dan/atau b. perdagangan hasil perikanan, dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memiliki izin pemasukan. (2) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Menteri. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan kepada Direktur Jenderal. (4) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan negara asal. (5) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan impor. (6) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui sistem INDONESIA National Single Window.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan dalam negeri; b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya; c. standar nasional INDONESIA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau d. hasil analisis risiko pemasukan. (2) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil: a. pemuliaan; atau b. penangkapan Ikan. (3) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki: a. performa pertumbuhan yang lebih baik; dan/atau b. performa ketahanan penyakit yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di INDONESIA. (4) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melampirkan data kualitas Inti Mutiara yang diimpor. (2) Rekomendasi pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan paling sedikit kapasitas produksi unit usaha budidaya.

Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara paling lambat 4 (empat) hari kerja. (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan Rekomendasi Pemasukan disertai alasan penolakan dan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Pasal 9

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA harus dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota World Organisation of Animal Health berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim. (2) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota World Organisation of Animal Health berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan untuk 1 (satu) kali pemasukan.

Pasal 11

(1) Perubahan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a. identitas importir; dan/atau b. data teknis. (2) Masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama sisa masa berlaku Rekomendasi Pemasukan yang sudah diterbitkan sebelumnya. (3) Ketentuan mengenai Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Rekomendasi Pemasukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2025 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BENTUK DAN FORMAT DATA REALISASI IMPOR 1. Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan No Nama Unit Usaha Rekomendasi Pemasukan Persetujuan Impor Tanggal Pemasukan Ikan Hidup Jenis Ikan yang Dimasukan Jumlah Ikan yang Diizinkan untuk Dimasukkan Sesuai dengan Izin Persetujuan Impor (ekor) Jumlah Realisasi Ikan yang Dimasukkan (ekor) Negara Asal Bandara/ Pelabuhan Pemasukan Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nama latin Nama Dagang 1. 2. 3. 4. 5. dst… 2. Pemasukan Inti Mutiara No Nama Unit Usaha Rekomendasi Pemasukan Persetujuan Impor Tanggal Pemasukan Inti Mutiara Jumlah Inti Mutiara yang Diizinkan untuk Dimasukkan Sesuai dengan Izin Persetujuan Impor (gram) Jumlah Realisasi Inti Mutiara yang Dimasukkan (gram) Negara Asal Bandara/Pelabuhan Pemasukan Nomor Tanggal Nomor Tanggal 1 2 3 4. 5. dst… MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO

(1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan: a. nomor induk berusaha beserta KBLI yang sesuai; b. nama umum, nama latin, dan foto komoditas Ikan yang akan diimpor; c. laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan pada kegiatan pembudidayaan; d. dokumen status kesehatan Ikan; e. surat hasil analisis risiko impor; f. bukti pemberitahuan impor barang sebelumnya, jika sebelumnya sudah terbit persetujuan impor; g. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan h. data realisasi impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terakhir. (3) Dokumen status kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. health certificate; dan/atau b. surat keterangan sehat secara klinis/visual dari negara asal, yang disahkan oleh otoritas kompeten negara asal. (4) Dalam hal pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah atau pernah terjadi infeksi penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan di wilayah Negara Republik INDONESIA, dokumen status kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. hasil pengujian negatif dari laboratorium terakreditasi di negara setempat yang menyatakan tidak mengandung patogen atau bagian dari patogen sesuai dengan standar World Organisation of Animal Health; dan b. laporan monitoring penyakit Ikan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut. (5) Dalam hal standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a belum tersedia, dapat mengacu pada jurnal Internasional. (6) Surat hasil analisis risiko impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipersyaratkan untuk: a. pemasukan pertama kali dari negara anggota World Organisation of Animal Health untuk: 1) jenis atau strain/varietas Ikan baru; 2) Ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau 3) Ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah. b. setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota World Organisation of Animal Health. (7) Surat hasil analisis risiko impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (8) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali: a. laporan monitoring/surveilans penyakit Ikan pada kegiatan pembudidayaan; b. dokumen status kesehatan Ikan; c. surat hasil analisis risiko impor. (9) Bentuk dan format data realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk Induk Benih Ikan dan atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17