Koreksi Pasal 6

(1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan dalam negeri; b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya; c. standar nasional INDONESIA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; dan/atau d. hasil analisis risiko pemasukan. (2) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil: a. pemuliaan; atau b. penangkapan Ikan. (3) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki: a. performa pertumbuhan yang lebih baik; dan/atau b. performa ketahanan penyakit yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di INDONESIA. (4) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik INDONESIA.