PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dokter dan dokter gigi, Menteri dapat membentuk KIKI. (2) KIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Menteri. (3) Dalam hal KIKI belum terbentuk, pelaksanaan tugas KIKI dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Koreksi

(1) Keanggotaan KIKI berjumlah 11 (sebelas) orang. (2) Susunan keanggotaan KIKI meliputi: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 1 (satu) orang yang dijabat secara ex officio oleh Direktur Jenderal. (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 1 (satu) orang yang dijabat secara ex officio oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan: 1. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 2. pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan 3. pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan pada unit eselon 1 yang menyelenggarakan tugas di bidang tenaga kesehatan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pejabat pimpinan tinggi di bidang pendidikan tinggi; c. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; d. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; e. Organisasi Profesi Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; f. Organisasi Profesi Kedokteran Gigi INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; g. Asosiasi Perumahsakitan sebanyak 1 (satu) orang; h. Konsil Kedokteran sebanyak 1 (satu) orang; dan i. Konsil Kedokteran Gigi sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 19

Masa bakti keanggotaan KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas: a. memberikan dukungan pelaksanaan program Internsip; b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan pedoman pelaksanaan program Internsip kepada Direktur Jenderal; c. memberikan dukungan pendataan dan pendaftaran calon peserta serta merekomendasikan penetapan calon peserta program Internsip kepada Direktur Jenderal; d. memberikan rekomendasi penilaian wahana program Internsip untuk ditetapkan oleh Menteri; e. memberikan rekomendasi pendamping di wahana program Internsip dokter dan dokter gigi; f. memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan program Internsip; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan program Internsip kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota KIKI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dokter atau dokter gigi; b. warga negara INDONESIA; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang berkaitan dengan standarisasi, sertifikasi, serta pendidikan dan pelatihan profesi. (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau dengan persetujuan Menteri. (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d bagi unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 22

(1) Calon anggota KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dari pimpinan masing-masing unsur kecuali unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Calon anggota KIKI dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 23

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon anggota KIKI. (2) Terhadap calon anggota KIKI yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal mengembalikan usulan calon anggota KIKI tersebut kepada pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan usulan pengganti calon anggota KIKI paling lama 1 (satu) minggu sejak surat pengembalian diterima. (4) Dalam hal Direktur Jenderal tidak menerima usulan pengganti calon anggota KIKI setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat mengusulkan pengganti anggota KIKI.

Pasal 24

Direktur Jenderal mengusulkan calon anggota KIKI kepada Menteri setelah melakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Anggota KIKI diberhentikan apabila: a. berakhir masa baktinya; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; e. mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya; f. melakukan pelanggaran hukum yang dinyatakan oleh pengadilan; dan/atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KIKI.

Pasal 26

Pemberhentian anggota KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KIKI dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat KIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan; b. perwakilan sekretariat Konsil Kedokteran INDONESIA; c. perwakilan panitia nasional uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan d. perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 28

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota KIKI yang diberhentikan sebelum masa jabatan keanggotaan yang bersangkutan berakhir, Menteri dapat mengangkat anggota KIKI pengganti atas usul unsur yang digantikan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Direktur Jenderal. (3) Masa bakti anggota KIKI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama sisa masa jabatan anggota KIKI yang digantikannya.

Pasal 29

Dalam hal masa bakti keanggotaan KIKI telah berakhir dan belum diangkat anggota KIKI pengganti, keanggotaan KIKI dapat diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota yang baru.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata kerja KIKI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

(1) Dalam hal dibutuhkan, Menteri dapat membentuk KIKI di Provinsi. (2) Pembentukan KIKI di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Keanggotaan KIKI di Provinsi berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur: a. Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2 (dua) orang yang salah satunya yaitu kepala dinas kesehatan provinsi; b. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; c. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; d. Asosiasi Perumahsakitan Daerah sebanyak 1 (satu) orang; e. Organisasi Profesi Kedokteran INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang; dan f. Organisasi Profesi Kedokteran Gigi INDONESIA sebanyak 1 (satu) orang. (4) KIKI di Provinsi diketuai oleh kepala dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) KIKI di Provinsi memiliki tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan program Internsip di provinsi yang bersangkutan. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KIKI di Provinsi dibantu oleh sekretariat.

Pasal 32

2. Keanggotaan KIKI ditetapkan oleh Menteri. 3. Keanggotaan KIKI di Provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

(1) Untuk peningkatan kinerja, Menteri melakukan evaluasi kinerja terhadap KIKI dan anggota KIKI. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 34

Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdapat anggota KIKI yang: a. tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas; atau b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, Menteri dapat melakukan pemberhentian anggota KIKI.

Pasal 35

(1) Biaya penyelenggaraan program Internsip dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pemerintah Daerah menyiapkan pendanaan dalam dukungan penyelenggaraan program Internsip.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program Internsip tercantum dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Pendaftaran

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan mengikuti program Internsip harus mendaftarkan diri kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melampirkan STR Internsip. (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti program Internsip yang diajukan oleh dokter dan dokter gigi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk penetapan peserta program Internsip. (4) Pendaftaran dan penetapan peserta program Internsip dilaksanakan sesuai dengan periodesasi yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Periodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Setiap peserta program Internsip yang sudah mendapatkan penetapan peserta program Internsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib memiliki SIP Internsip untuk melaksanakan program Internsip. (2) SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip.

Pasal 9

(1) Setiap peserta program Internsip wajib didampingi oleh dokter atau dokter gigi pendamping program Internsip. (2) Dalam hal pada pusat kesehatan masyarakat tempat pelaksanaan program Internsip tidak terdapat dokter atau dokter gigi pendamping, pendampingan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dari pusat kesehatan masyarakat lain, rumah sakit, atau dokter atau dokter gigi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Dokter atau dokter gigi pendamping program Internsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mendapatkan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi dokter atau dokter gigi pendamping program Internsip dari fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi. (2) Untuk mendukung peningkatan pemahaman dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan kegiatan peningkatan pemahaman dan kemampuan kepada dokter atau dokter gigi pendamping.

BAB 4

Pelaksanaan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

(1) Program Internsip dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 6 (enam) bulan di pusat kesehatan masyarakat; dan b. 6 (enam) bulan di rumah sakit. (3) Program Internsip dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. 3 (tiga) bulan di pusat kesehatan masyarakat; dan b. 3 (tiga) bulan di rumah sakit. (5) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (6) Jangka waktu program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diperhitungkan sebagai masa kerja.

BAB 6

Wahana

Pasal 12

Koreksi

(1) Program Internsip dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai wahana program Internsip. (2) Wahana program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat atau jejaring wahana pendidikan. (3) Terhadap wahana program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi, termasuk evaluasi sarana dan prasarana di wahana program Internsip. (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

(1) Setiap peserta program Internsip yang telah menyelesaikan program Internsip akan mendapatkan surat laporan pelaksanaan program Internsip dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat menjalani program Internsip. (2) Surat laporan pelaksanaan program Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip. (3) Surat Tanda Selesai Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh KIKI. (4) Dalam menerbitkan Surat Tanda Selesai Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIKI harus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal. (5) Dalam hal keanggotaan KIKI belum ditetapkan, Surat Tanda Selesai Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (6) KIKI harus melaporkan jumlah dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan program Internsip kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan sesuai dengan periodesasi pelaksanaan program Internsip.

Pasal 14

(1) Dalam hal dokter dan dokter gigi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri telah melaksanakan program Internsip di luar negeri atau telah melaksanakan praktik kedokteran paling singkat 5 (lima) tahun di luar negeri, harus memperoleh pernyataan telah melaksanakan program Internsip atau pengakuan telah melaksanakan praktik kedokteran. (2) Pelaksanaan program Internsip di luar negeri atau telah melaksanakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di negara yang bersangkutan. (3) KIKI menerbitkan surat pernyataan atas pelaksanaan Internsip atau surat pengakuan telah melaksanakan praktik kedokteran paling singkat 5 (lima) tahun di luar negeri berdasarkan pemeriksaan atas surat keterangan atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dokter dan dokter gigi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri yang telah memperoleh surat pernyataan atau surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah mengikuti Internsip berdasarkan Peraturan Menteri ini. (5) Dalam menerbitkan surat pernyataan atau surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIKI harus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

BAB 7

Surat Tanda Selesai Internsip

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip wajib: a. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah INDONESIA; b. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi; c. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan; d. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; e. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan f. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

(1) Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip berhak: a. mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan; b. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan; c. mendapat dokter atau dokter gigi pendamping; d. mendapat fasilitas tempat tinggal; dan e. mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. (2) Bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Komponen dan besaran bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan. (4) Selain bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan wahana program Internsip dapat memberikan insentif kepada peserta program Internsip sesuai kemampuan keuangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Daerah dan wahana program Internsip dapat memberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 8

Kewajiban dan Hak

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB Kedua

KIKI

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Masa bakti keanggotaan KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Direktur Jenderal mengusulkan calon anggota KIKI kepada Menteri setelah melakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Pasal 26

Pemberhentian anggota KIKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dalam hal masa bakti keanggotaan KIKI telah berakhir dan belum diangkat anggota KIKI pengganti, keanggotaan KIKI dapat diperpanjang sampai dengan diangkatnya anggota yang baru.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata kerja KIKI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pasal 32

2. Keanggotaan KIKI ditetapkan oleh Menteri. 3. Keanggotaan KIKI di Provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dengan mengikutsertakan Konsil Kedokteran INDONESIA sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan KIKI, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, dan asosiasi perumahsakitan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip; dan b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada peserta program Internsip yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. rekomendasi penundaan penerbitan STR definitif. (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta program Internsip sebanyak 3 (tiga) kali. (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, peserta program Internsip diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak 1 (satu) kali. (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, Menteri dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi penundaan penerbitan STR definitif. (6) Rekomendasi penundaan penerbitan STR definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri kepada Konsil Kedokteran INDONESIA. (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), bagi wahana program Internsip yang melanggar Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai wahana program Internsip. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 5

Pasal 11

Pasal 12

BAB 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 8

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30