PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik

PERMEN Nomor 13 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Hukum Keagamaan Katolik adalah gereja atau perkumpulan gereja, dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin tarekat/ordo/kongregasi. 2. Konferensi Waligereja INDONESIA yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di INDONESIA dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik INDONESIA. 3. Gereja Universal adalah himpunan umat beriman Katolik di seluruh dunia. 4. Keuskupan Agung adalah himpunan umat beriman Katolik di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Gereja Universal yang dipimpin oleh seorang uskup agung. 5. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup. 6. Prefektur adalah himpunan umat beriman Katolik yang belum dibentuk menjadi Keuskupan yang pelayanan umatnya diserahkan kepada vikaris apostolik atau prefek apostolik. 7. Paroki adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan, yang dipimpin oleh seorang pastor paroki. 8. Stasi adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari paroki. 9. Tarekat/Ordo/Kongregasi adalah lembaga hidup bakti keagamaan Katolik. 10. Kerk en Arm Bestuur adalah pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 11. Seminari adalah Badan Keagamaan Katolik yang didirikan oleh uskup untuk mendidik calon imam/petugas pastoral. 12. Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se- INDONESIA yang selanjutnya disebut KOPTARI adalah himpunan para pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi di INDONESIA yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kerasulan gereja. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 14. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Katolik. 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada tingkat provinsi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 4

Koreksi

(1) Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Menteri. (2) Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

Persyaratan penetapan KWI, Keuskupan Agung, dan Keuskupan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik berupa dekrit pendirian dari kepausan.

Pasal 6

Persyaratan penetapan Paroki dan Stasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi: a. keputusan pendirian oleh uskup; dan b. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

Persyaratan penetapan Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi: a. dekrit atau keputusan pendirian; b. rekomendasi dari uskup setempat; dan c. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Persyaratan penetapan Kerk en Arm Bestuur atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi: a. keputusan pendirian; dan b. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

Persyaratan penetapan Seminari sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi: a. keputusan pendirian; b. keterangan dari uskup setempat; dan c. keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

(1) Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengajukan permohonan registrasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan dan usulan penetapan kepada Menteri. (3) Menteri MENETAPKAN Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Pasal 12

(1) Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i mengajukan permohonan penetapan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan untuk dilengkapi. (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal memeriksa keabsahan dokumen. (4) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan. (5) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah, Direktur Jenderal MENETAPKAN Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15