Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.
2. Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah penyampaian informasi oleh pelapor atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau Pegawai di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.
3. Whistleblower yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
4. Whistleblowing System adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
5. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran INDONESIA.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran INDONESIA.