PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

PERDA Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. dan . . . 4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah tata cara mengusahakan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bekerja sama dengan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum. 6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. 8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili atau memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin. 10. Kelompok Rentan adalah setiap orang atau kelompok Masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 11. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Perkara adalah permasalahan hukum yang perlu diselesaikan. 13. Pemohon adalah orang miskin atau Kelompok Rentan yang membutuhkan layanan Bantuan Hukum. 14. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan. 15. Nonlitigasi adalah proses penanganan dan penyelesaian Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan. 16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan b. Bantuan . . . dan belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. 17. Verifikasi adalah proses seleksi organisasi Bantuan Hukum dan lembaga Bantuan Hukum yang dilakukan oleh panitia Verifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Koreksi

Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. melaporkan . . . b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban: a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum; b. mensosialisasikan . . . b. melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 15

(1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhak: a. MENETAPKAN Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum; b. menentukan besaran anggaran dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk orang atau Masyarakat Miskin atau Kelompok Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan c. menentukan persyaratan kelayakan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban: a. mengalokasikan anggaran bagi Penyelenggaraan Bantuan Hukum setelah memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan e. membuat . . . b. mensosialisasikan Bantuan Hukum bagi orang/Masyarakat Miskin atau Kelompok Rentan.

BAB V

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 17

Koreksi

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi: a. standar Bantuan Hukum dalam Perkara pidana; b. standar Bantuan Hukum dalam Perkara perdata; dan c. standar Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana terdiri atas: a. Pelapor/korban; b. tersangka; dan/atau c. terdakwa. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan: a. penyelidikan; b. penyidikan; c. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau d. upaya hukum. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. membuat surat kuasa; b. melakukan gelar Perkara untuk mendapat masukan; c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; b. melakukan . . . e. membuat laporan pengaduan atau pendapat hukum, eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. menghadirkan saksi dan/atau ahli; g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata terdiri atas: a. penggugat; b. tergugat; dan/atau c. turut tergugat. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. membuat surat kuasa; b. melakukan gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. membuat surat gugatan; d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau j. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/memori kontra peninjauan kembali. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. membuat surat kuasa; Pasal 21 . . . b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau h. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Pasal 20

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara yaitu penggugat. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. membuat surat gugatan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara; f. menghadapi sidang persiapan; g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli; h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau i. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Pasal 21

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap Perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama. (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan Masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan konsultasi kepada unit kerja yang membidangi hukum.

BAB Kesatu

Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 17

Koreksi

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi: a. standar Bantuan Hukum dalam Perkara pidana; b. standar Bantuan Hukum dalam Perkara perdata; dan c. standar Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana terdiri atas: a. Pelapor/korban; b. tersangka; dan/atau c. terdakwa. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan: a. penyelidikan; b. penyidikan; c. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau d. upaya hukum. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. membuat surat kuasa; b. melakukan gelar Perkara untuk mendapat masukan; c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; b. melakukan . . . e. membuat laporan pengaduan atau pendapat hukum, eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. menghadirkan saksi dan/atau ahli; g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata terdiri atas: a. penggugat; b. tergugat; dan/atau c. turut tergugat. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. membuat surat kuasa; b. melakukan gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. membuat surat gugatan; d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau j. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/memori kontra peninjauan kembali. (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. membuat surat kuasa; Pasal 21 . . . b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau h. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

Pasal 20

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara yaitu penggugat. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. membuat surat gugatan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara; f. menghadapi sidang persiapan; g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli; h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau i. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 23

Koreksi

(1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya. (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan calon Penerima Bantuan Hukum lainnya. (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan Bantuan Hukum. (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 24

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohon Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum (identitas berdasarkan KTP atau SIM); dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga/rukun warga yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara. Pasal 28 . . .

Pasal 25

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin atau tidak mampu, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 27

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. perangkat . . .

Pasal 28

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian.

Pasal 29

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai pengawas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. (2) Wewenang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaran Bantuan Hukum; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; BAB XIII . . . h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terlapor atau saksi; dan j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan organisasi Bantuan Hukum atau lembaga Bantuan Hukum. (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan atau menyampaikan hasil pengawasannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

BAB XIII

Pasal 37

Pasal 38