PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

PERDA Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 7

Koreksi

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 8

Koreksi

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA terdiri dari : a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya; b. Industri makanan; c. Industri minuman; d. Industri pengolahan tembakau; e. Industri tekstil; f. Industri pakaian jadi; g. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; h. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; i. Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi; j. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; k. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; l. Industri logam dasar; m. Industri komputer, barang elektronika dan optik; n. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; o. Industri alat angkutan lainnya; p. Industri furnitur; q. Industri pengolahan lainnya; dan r. Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Pasal 9

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan wilayah meliputi : a. regional Kedungsapur, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi; b. regional Wanarakuti, meliputi pengembangan Industri di wilayah Juwana, Jepara, Kudus dan Pati; c. regional Subosukowonosraten, meliputi pengembangan Industri di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten; d. regional Bergasmalang, meliputi pengembangan Industri di wilayah Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang; e. regional Petanglong, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota Pekalongan, Batang dan Kabupaten Pekalongan; f. regional Barlingmascakeb, meliputi pengembangan Industri di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen; g. regional Purwomanggung, meliputi pengembangan Industri di wilayah Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang; dan h. regional Banglor, meliputi pengembangan Industri di wilayah Rembang dan Blora.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada Industri Unggulan Provinsi. (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota. (4) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2037

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18