PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PERDA Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Surabaya. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya. 6. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi. 7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 8. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut. 9. Pengusaha ekonomi kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. 10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif paling lama 3 (tiga) tahun setelah berstatus sebagai badan hukum. 11. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum. 12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi. 13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Ekonomi Kreatif melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Ekonomi Kreatif. 14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 15. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif. 17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 18. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas Pengembangan Ekonomi Kreatif. 19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan organisasi atau asosiasi berkaitan dengan Ekonomi Kreatif. (2) Organisasi atau asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan wadah berkumpulnya segenap pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi atau asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing organisasi atau asosiasi dimaksud.

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pembina dengan melibatkan unsur PD terkait, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan unsur terkait lainnya. (2) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan dan program pemberdayaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

(1) Pembinaan usaha Ekonomi Kreatif dapat dilakukan oleh pejabat atau petugas pembina dari PD terkait dan/atau oleh kelompok kerja secara terpadu. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan pedoman teknis; b. sosialisasi dan penyuluhan; c. pelatihan dan bimbingan teknis; d. advokasi dan konsultasi; e. fasilitasi dan pendampingan; f. pemantauan dan evaluasi; g. peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan; h. kemudahan layanan/aksesibilitas; dan/atau i. bentuk-bentuk intervensi kebijakan pemerintahan lainnya. (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembinaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemantauan dan evaluasi atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif yang berprestasi dan/atau kepada orang atau lembaga yang berjasa dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang dan/atau bentuk lainnya. (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

BAB V

Pasal 35

Pasal 36

BAB VI

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

Pasal 44