PERDA

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Rekreasi

PERDA Nomor 41 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 6. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 7. Pengusaha bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi. 8. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha hiburan dan rekreasi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi. 10. Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat DUP, adalah daftar yang dibuat oleh Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang menunjukkan jenis dan subjenis usaha bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang diberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VI

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan usaha yang meyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP. (2) Permohononan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas PM, PTSP, KUM. (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap: a. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan b. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi; c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan. (5) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus untuk usaha rumah pijat, dilengkapi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi pemijat; (6) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan salinan dan fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

(1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP. (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; b. tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis/subjenis usaha; g. nama usaha hiburan dan rekreasi; h. lokasi usaha hiburan dan rekreasi; i. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi; j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; k. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan m. tanggal penerbitan TDUP. (3) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP baru kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan kondisi: a. perubahan sarana usaha; b. penambahan kapasitas usaha; c. perluasan lahan dan bangunan usaha; d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; e. nama Pengusaha hiburan dan rekreasi; f. alamat Pengusaha hiburan dan rekreasi; g. nama pengurus badan usaha atau Pengusaha hiburan dan rekreasi yang berbentuk badan usaha; h. nama usaha hiburan dan rekreasi; i. lokasi usaha hiburan dan rekreasi; j. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi; k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha hiburan dan rekreasi yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha hiburan dan rekreasi perseorangan; atau l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha hiburan dan rekreasi. (4) TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang memberikan hadiah melalui undian hanya dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Koreksi

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi, Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan iklim yang kondusif yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; b. memelihara, melestarikan, meningkatkan daya tarik wisata dan menggali potensi; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 13

Koreksi

Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara suasana kondusif di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama serta norma- norma sosial lain yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung; e. memberikan perlindungan asuransi pada pekerja dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat dengan saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan mengutamakan tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pengunjung berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama dan norma- norma sosial lain, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang: a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain; b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa izin; c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya; d. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat kegiatan usaha diskotik, kelab malam, bar, karaoke dewasa, pub, rumah pijat, panti mandi uap/sauna, gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik, rumah bilyar; e. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun pada tempat usaha hiburan malam, kecuali untuk keluarga atau sudah pernah kawin; f. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar; g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli dan peredaran serta pemakaian obat- obatan terlarang dan minuman beralkohol.

BAB Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Rekreasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

Pasal 23