Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN...

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pengangkatan dalam JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengangkatan dalam JA di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 4

Koreksi

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah: a. meningkatkan transparansi pengangkatan dalam jabatan; b. meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kompetensi Pejabat Adminsitrasi; c. memberikan dasar yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan dalam manajemen perencanaan, pengembangan, dan pola karir.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. 9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 10. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 11. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa. 13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi. 16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah. 18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb. 19. Pejabat Administrator adalah pejabat yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb. 20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb. 21. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb. 22. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 23. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 25. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam JA. 26. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA.

Pasal 2

Koreksi

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pengangkatan dalam JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 3

Koreksi

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengangkatan dalam JA di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 4

Pasal 5

Koreksi

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: a. Jabatan Administrator; b. Jabatan Pengawas; c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana. (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

(1) Setiap Pejabat Administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan. (2) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya: a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan bagi JA; b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai SOP bagi Jabatan Pengawas; dan c. kegiatan sesuai dengan SOP bagi Jabatan Pelaksana. (3) Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF.

Pasal 8

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, serta persyaratan lain yang dibutuhkan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa meliputi: a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1); c. memiliki integritas dan moral yang baik; d. memiliki pangkat paling rendah: 1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; 2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; e. pernah menduduki pada 2 (dua) Jabatan Struktural Eselon IIIb yang berbeda dengan masa jabatan (kumulatif) paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; f. memiliki Sertifikat PBJ; g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. sehat jasmani dan rohani; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; k. persyaratan lain yang diperlukan. (2) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIb meliputi: a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV); c. memiliki integritas dan moral yang baik; d. memiliki pangkat paling rendah: 1. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; e. pernah menduduki pada 2 (dua) jabatan struktural Eselon IVa dan/atau Eselon IVb paling sedikit selama 4 (empat) tahun (kumulatif) untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; g. memiliki Sertifikat PBJ; h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. sehat jasmani dan rohani; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; l. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Persyaratan pengangkatan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa meliputi: a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII); c. memiliki integritas dan moral yang baik; d. memiliki pangkat paling rendah: 1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural Eselon IVb; 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana; 3. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; 4. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun; e. memiliki pengalaman pada Jabatan Struktural Eselon IVb paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Struktural; f. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 2 (dua) tahun; g. memiliki Sertifikat PBJ; h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; i. sehat jasmani dan rohani; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; k. persyaratan lain yang diperlukan. (2) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IVb meliputi: a. berstatus PNS; b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII); c. memiliki integritas dan moral yang baik; d. memiliki pangkat paling rendah: 1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana; 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 1 (satu) tahun; f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. sehat jasmani dan rohani; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; j. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Koreksi

Persyaratan pengangkatan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

PNS yang dalam waktu 6 (enam) bulan akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.

Pasal 13

Koreksi

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin dilarang dilakukan rotasi dan promosi.

Pasal 14

PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Struktural apabila: a. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman; b. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat berat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman.

Pasal 15

Koreksi

(1) PNS yang meraih prestasi tertentu diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa promosi dalam Jabatan Struktural. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada: a. PNS yang menjadi lulusan terbaik pada pendidikan dan pelatihan pimpinan; atau b. PNS yang atas prestasinya mendapatkan penghargaan tingkat nasional. (4) Penghargaan berupa promosi dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 16

Koreksi

(1) JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas hanya dapat diduduki paling lama selama 5 (lima) tahun. (2) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam jangka waktu paling lama selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perpindahan dalam (mutasi) atau dari jabatan. (3) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: a. Pejabat Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa yang telah menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Strukutural Eselon IIIa, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b; b. Pejabat Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa yang telah menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b; c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020; d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 5 April 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 5 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 197209181999011001

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18