PERDA

Peraturan Daerah Nomor 035 Tahun 2019 tentang BANTUAN PENDIDIKAN

PERDA Nomor 035 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. 5. Bantuan ... https://jdih.bandung.go.id/ 5. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan baik dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan partisipasi masyarakat yang diberikan kepada perseorangan atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya saing di bidang pendidikan dan kebudayaan. 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 8. Warga Belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan non formal. 9. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Peserta Didik RMP adalah Peserta Didik dari keluarga miskin di Daerah Kota yang termasuk dalam data penduduk miskin di Daerah Kota. 10. Warga Belajar Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Warga Belajar RMP adalah Warga Belajar dari keluarga miskin di Daerah Kota yang termasuk dalam data penduduk miskin di Daerah Kota. 11. Pendidik ... https://jdih.bandung.go.id/ 11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 13. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan. 14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 18. Surat … https://jdih.bandung.go.id/ 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat pencairan dana atas Beban pengeluaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 20. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 22. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Bantuan Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pendanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Daerah Kota; dan d. partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Koreksi

Penerima Bantuan Pendidikan meliputi: a. Perseorangan terdiri atas: 1. Peserta Didik/Warga Belajar, 2. Pendidik; 3. Tenaga Kependidikan; 4. Mahasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang berprestasi akademik; dan 5. Mahasiswa yang berprestasi non akademik. b. Satuan Pendidikan/Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Kota/masyarakat; dan c. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Bagian … https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 5

Bantuan Pendidikan bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bantuan masyarakat; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

(1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan di Satuan Pendidikan untuk: a. bantuan operasional Satuan Pendidikan; b. bantuan personal; dan c. bantuan investasi. (2) Bantuan Pendidikan yang diterima oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dialokasikan dalam rangka memberikan penghargaan dan beasiswa.

Pasal 7

(1) Bantuan operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Satuan Pendidikan. (2) Bantuan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah bantuan yang diberikan kepada perseorangan di Satuan Pendidikan dalam bentuk penghargaan dan beasiswa. (3) Bantuan … https://jdih.bandung.go.id/ (3) Bantuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah bantuan yang diberikan kepada siswa baru Kelas Tujuh dan Kelas Sepuluh pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagai uang bangunan yang menjadi beban siswa baru yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Besaran Bantuan Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Perencanaan pemberian Bantuan Pendidikan di Daerah Kota harus sejalan dengan: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan d. Rencana Strategis Dinas. (2) Perencanaan … https://jdih.bandung.go.id/ (2) Perencanaan pemberian Bantuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perencanaan pemberian Bantuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran Dana Pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Keempat

Persyaratan Penerima

Pasal 9

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Peserta Didik/Warga Belajar RMP: 1. penduduk Daerah Kota; 2. Peserta Didik yang secara resmi terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Daerah Kota dan Basis Data Terpadu pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 3. memiliki salah satu kartu jaminan sosial; 4. diusulkan oleh Satuan Pendidikan; 5. fotokopi Kartu Keluarga yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan 6. fotokopi Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. b. Pendidik … https://jdih.bandung.go.id/ b. Pendidik yang sedang melanjutkan pendidikan: 1. Pendidik yang berstatus PNS dan Non PNS; 2. mengajar di sekolah induk Daerah Kota; 3. mengampu pendidikan yang linier; 4. Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S- 1 maupun S-2; 5. fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. fotokopi transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama dan terakhir sebagai pendidik; 8. fotocopy Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terakhir dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 9. surat ijin belajar dari Kepala Sekolah dan Dinas; 10. surat keterangan sedang mengikuti perkuliahan dari perguruan tinggi terkait; 11. kartu rencana studi; dan 12. membuat surat pernyataan. c. Tenaga Kependidikan yang sedang melanjutkan pendidikan: 1. Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi S1; 2. membuat surat pernyataan; 3. surat ijin dari Kepala Sekolah dan dinas terkait; 4. fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5. fotokopi transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan; 7. surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi terkait; dan 8. kartu rencana studi. d. Satuan … https://jdih.bandung.go.id/ d. Satuan Pendidikan Negeri: 1. berdomisili di Daerah Kota; 2. jumlah penerimaan pendapatan Satuan Pendidikan lebih kecil dari biaya operasional; dan 3. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain. e. Satuan Pendidikan Swasta: 1. mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional kecuali untuk Pendidikan Anak Usia Dini; 2. berdomisili di Daerah Kota; 3. telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung/Provinsi/Kantor Kementrian Agama sesuai dengan jenjang pendidikannya paling singkat 3 (tiga) tahun; 4. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan jenjang pendidikannya paling singkat 3 (tiga) tahun; 5. mematuhi ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku; 6. memiliki paling rendah 2 (dua) orang guru tetap yang diangkat penyelenggara sekolah swasta serta memiliki kewenangan mengajar; dan 7. telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya paling sedikit satu kelas masing-masing tingkat. f. Mahasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang berprestasi: 1. warga Daerah Kota yang secara resmi terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Daerah Kota dan basis data terpadu Dinas Sosial; 2. mempunyai … https://jdih.bandung.go.id/ 2. mempunyai prestasi di bidang akademik selama perkuliahan; dan 3. fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM); dan 4. fotokopi transkrip nilai. g. Peserta Didik yang akan melanjutkan ke Pendidikan Tinggi: 1. Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut; 2. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah; dan 3. melampirkan Letter of Acceptance atau Letter of Offer dari pendidikan tinggi yang dituju. (2) Persyaratan penerima apresiasi prestasi: a. warga Daerah Kota; dan b. mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan, piagam, dan bentuk lainnya atas capaian prestasi tersebut paling rendah tingkat Provinsi.

BAB IV

MEKANISME ATAU PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Bantuan Pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas merupakan jenis swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kota. (2) Perencanaan penyaluran Bantuan Pendidikan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya. (3) Penerima Bantuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan pada saat setelah masa Penerimaan Peserta Didik Baru selesai dilaksanakan, dan usulan tersebut menjadi dasar penetapan anggaran Bantuan Pendidikan tahun berikutnya. (4) Dinas … https://jdih.bandung.go.id/ (4) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Satuan Pendidikan untuk diterbitkan surat penetapan penerima bantuan. (5) Mekanisme penyaluran bantuan operasional untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri: a. Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah mengajukan SPP-TU/SPP-LS kepada KPA dilengkapi dengan daftar rincian; b. KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU/SPP- LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPM; c. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD melalui PPK di Dinas untuk penerbitan SP2D; dan d. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD melalui PPK di Dinas untuk penerbitan SP2D. (6) Mekanisme penyaluran Bantuan untuk biaya operasional/biaya personal/biaya investasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah swasta: a. Sekolah/Madrasah membuat dan menyiapkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah, menyusun ajuan usulan pencairan, persetujuan dan perjanjian (MoU) untuk diserahkan kepada PPTK/Pengelola Kegiatan; b. Bendahara Pembantu Pengeluaran meneliti dokumen-dokumen untuk mengajukan SPP; c. KPA menerbitkan SPM; d. PPK meneliti/memverifikasi untuk selanjutnya diusulkan SP2D; e. Bendahara … https://jdih.bandung.go.id/ e. Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D; f. Bendahara Pembantu Pengeluaran menerima SP2D; dan g. Bendahara Pembantu Pengeluaran mendistribusikan ke rekening masing-masing sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah. (7) Mekanisme pencairan bantuan/beasiswa mahasiswa: a. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi membuat dan menyiapkan Proposal, ajuan usul pencairan, persetujuan dan perjanjian (MoU) untuk diserahkan kepada PPTK/Pengelola Kegiatan; b. PPTK mengumpulkan dokumen-dokumen pencairan dari setiap sekolah untuk dibuatkan SPPnya ke Bendahara Pembantu Pengeluaran; c. Bendahara Pembantu Pengeluaran meneliti dokumen-dokumen untuk mengajukan SPP; d. KPA menerbitkan SPM; e. PPK meneliti/memverifikasi untuk selanjutnya diusulkan SP2D; f. Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D; g. Bendahara Pembantu Pengeluaran menerima SP2D; dan h. Bendahara Pembantu Pengeluaran mendistribusikan ke rekening masing-masing Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi melalui Rekening Kas Umum Daerah. (8) Mekanisme penyaluran bantuan untuk biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD/DIKMAS): a. Pendidikan Anak Usia Dini /Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Lembaga Kursus dan Pelatihan membuat dan menyiapkan proposal, ajuan usul pencairan, persetujuan dan perjanjian (MoU) untuk diserahkan kepada PPTK/ Pengelola Kegiatan; b. PPTK … https://jdih.bandung.go.id/ b. PPTK mengumpulkan dokumen-dokumen pencairan dari setiap sekolah untuk dibuatkan SPPnya ke Bendahara Pembantu Pengeluaran; c. Bendahara Pembantu Pengeluaran meneliti dokumen-dokumen untuk mengajukan SPP; d. KPA menerbitkan SPM; e. PPK meneliti/memverifikasi untuk selanjutnya diusulkan SP2D; f. Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D; g. Bendahara Pembantu Pengeluaran menerima SP2D; dan h. Bendahara Pembantu Pengeluaran mendistribusikan ke rekening masing-masing sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Koreksi

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu /Bantuan untuk Mahasiswa*) kepada ................................. di Kelurahan ....................................................Kecamatan............................................ Kota Bandung, sebesar Rp..................................................... (..........................................................................rupiah ) kepada PIHAK KEDUA. (2) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Walikota Khusus Sekolah/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan Personal/Bantuan untuk Mahasiswa*) sebagaimana di maksud pada ayat (1), telah teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran......... (3) PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA yang diperuntukkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan untuk Mahasiswa*) dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA). Jumlah Dana yang diterima : Rp. ........................... Terbilang (............................................................................................................)

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu /Bantuan untuk Mahasiswa*) sebagai bentuk Bantuan Pendidikan di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3). https://jdih.bandung.go.id/ (2) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan Walikota untuk Mahasiswa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) diluar peruntukannya.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian, dan pajak yang terutang atas dana yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang penggunaan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan untuk Mahasiswa*) di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan untuk Mahasiswa*) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan 1 (satu) Tahun Anggaran, mulai dari Januari sampai dengan Desember 20.....

Pasal 7

Tata cara Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke Rekening Sekolah/Madarasah/PKBM/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi*) Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : .............................. tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah /Bantuan Personal/ Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu/Bantuan untuk Mahasiswa*) di Kota Bandung Tahun Anggaran....... .

Pasal 8

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana Bantuan Pendidikan maupun yang berasal dari sumber lain.

Pasal 10

Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Daerah. https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 11

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Pasal 12. (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadinya perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak. Pasal 13. Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM/ Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi *) ……………………………… ..……………………………. https://jdih.bandung.go.id/ DAFTAR PESERTA DIDIK PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL/INVESTASI/PERSONAL Nama Sekolah : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : No Nama Tempat/Tgl Lahir L/P Nama Orangtua/Wali Alamat Lengkap 1 2 3 dst DAFTAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL/INVESTASI/PERSONAL Nama Sekolah : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : No Nama Tempat/Tgl Lahir L/P Pendidikan Alamat Lengkap Keterangan 1 Pendidik 2 Tenaga Kependidikan 3 dst WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027 https://jdih.bandung.go.id/

Peraturan Daerah Nomor 035 Tahun 2019 tentang BANTUAN PENDIDIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11