PERDA

Peraturan Daerah Nomor 014 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERDA Nomor 014 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. 6. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 7. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas. 8. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas. 9. Aparatur ... https://jdih.bandung.go.id/ 9. Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. 10. Guru Pendamping dan Pengasuh PAUD adalah guru PAUD jalur pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK), dan Guru PAUD jalur pendidikan nonformal Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. 11. Tenaga Administrasi Sekolah yang selanjutnya disebut dengan TAS adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. 12. Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS yang selanjutnya disebut dengan TAS Non PNS adalah tenaga administrasi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 13. Honorarium peningkatan mutu adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Guru/Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota. 15. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kota. Bagian ... https://jdih.bandung.go.id/

BAB II

KUALIFIKASI DAN KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU

Pasal 5

Koreksi

Kualifikasi pendidikan penerima honorarium peningkatan mutu, harus memenuhi syarat: a. bagi tenaga Guru pada jenjang SD, SMP memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran; b. pada jenjang PAUD formal dan non formal: 1. bagi guru PAUD formal minimal berpendidikan S1 atau D4 PAUD; 2. bagi guru PAUD non formal minimal berpendidikan SLTA dan atau sederajat. c. bagi TAS jenjang SD dan SMP Bukan ASN, berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. Bagian ... https://jdih.bandung.go.id/ Bagian Kedua Kriteria Masa Kerja Penerima Honorarium Peningkatan Mutu

Pasal 6

Masa kerja penerima honorarium peningkatan mutu, harus memenuhi kriteria: a. bagi Guru dan TAS Non PNS pada jenjang pendidikan PAUD formal dan nonformal, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan TAS Non PNS dari Kepala Sekolah. b. bagi Guru dan TAS Non PNS pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dan TAS Non PNS dari Ketua Yayasan.

Pasal 7

Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, harus memenuhi kriteria: a. terdata pada sekolah induk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Daerah Kota sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; b. memiliki surat tugas dari Kepala sekolah induk; c. tidak menerima Tunjangan Profesi Guru; d. usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi TAS; e. bagi ... https://jdih.bandung.go.id/ e. bagi Guru Non PNS melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu dengan beban kerja 37.5 jam per minggu yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah; f. bagi Guru sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum; g. bagi TAS Non PNS melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan h. bagi TAS Non PNS melaksanakan jam kerja 37.5 jam per minggu.

Pasal 8

Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, harus memenuhi kriteria: a. terdata pada sekolah induk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Daerah Kota sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; b. memiliki Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Guru/TAS swasta dari Ketua Yayasan; c. bertugas pada satuan pendidikan swasta induk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah; d. tidak menerima Tunjangan Profesi Guru; e. usia tidak melebihi 60 tahun bagi Guru dan 58 tahun bagi TAS; f. bagi Guru Non PNS melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu dengan beban kerja 37.5 jam per minggu yang ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Sekolah; g. bagi ... https://jdih.bandung.go.id/ g. bagi Guru sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum; h. bagi TAS Non PNS melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan; i. bagi TAS Non PNS melaksanakan jam kerja 37.5 jam per minggu; j. tidak berlaku bagi sekolah yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan k. tidak berlaku bagi PAUD formal dan non formal yang tidak menerima dana Bantuan Operasional PAUD (BOP).

(1) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana pada Pasal 5 diatur sebagai berikut: a. Klasifikasi A sesuai UMK, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan S1/D4 linier; 3. masa Kerja pengangkatan minimal dari 2005 ke bawah; dan 4. minimal mengajar 24 jam. b. Klasifikasi B dibawah UMK, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier: 3. masa kerja pengangkatan terhitung setelah 31 Desember 2005: dan 4. minimal mengajar 24 jam. c. Klasifikasi C dibawah UMK, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan S1/D4 linier/tidak linier: 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; dan 4. minimal mengajar 24 jam. (2) Klasifikasi ... https://jdih.bandung.go.id/ (2) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut: a. Klasifikasi A, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota: 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat; 3. masa Kerja pengangkatan terhitung sebelum 31 Desember 2005; dan 4. minimal beban kerja 37,5 jam; b. Klasifikasi B, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat; 3. masa Kerja pengangkatan terhitung setelah 31 Desember 2005; dan 4. minimal beban kerja 37,5 jam. (3) Klasifikasi besaran pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, sesuai dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut: a. Klasifikasi A, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan S1/D4; 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; 4. minimal mengajar 24 jam; dan 5. untuk guru PAUD Formal memperhitungan memperhitungan jumlah Guru berbanding Siswa sebanyak minimal 15 siswa. b. Klasifikasi B, mencakup: 1. terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2. pendidikan minimal SMA atau sederajat: 3. masa kerja pengangkatan minimal 2 (dua) tahun; 4. minimal mengajar kurang dari 24 jam; dan 5. untuk guru PAUD Non Formal memperhitungan jumlah Guru berbanding siswa sebanyak minimal 8 (delapan) siswa. (4) Pemberian ... https://jdih.bandung.go.id/ (4) Pemberian honorarium peningkatan mutu bagi Guru dan TAS Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah mencapai honorarium UMK tidak diberikan honorarium. (5) Pemberian honorarium peningkatan mutu sebesar UMK merupakan akumulasi dari honorarium yang diterima dari dana BOS dan atau dari dana lainnya yang sah. (6) Pemberian honorarium peningkatan mutu yang diterima sebesar UMK merupakan pengurangan dari akumulasi honorarium yang diterima oleh Guru.

Peraturan Daerah Nomor 014 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 4

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17