PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PERDA Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. 6. Insentif Investasi yang selanjutnya disebut Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah. 7. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dalam upaya meningkatkan investasi di Daerah. 8. Tim verifikasi permohonan insentif dan kemudahan investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan verifikasi, penilaian dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah. 9. Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kapala DPMPTSP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Daerah. 10. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik INDONESIA yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis. 15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin yang diberikan oleh DPMPTSP. 16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 17. Pemohon adalah orang perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Insentif dan Kemudahan berinvestasi. 18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha mikro, usaha kecil atau koperasi cukup berupa surat yang memuat: a. identitas Pemohon; dan b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha menengah dan usaha besar berupa proposal paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon; b. lingkup usaha; c. kinerja manajemen; d. perkembangan usaha; dan c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.

Pasal 11

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampiri dengan: a. Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon; b. akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum; c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan; dan d. dokumen Perizinan Berusaha. (2) Akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (3) Pemohon yang mengajukan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam rangka perluasan atau pengembangan usaha di Daerah harus melampirkan Persetujuan Bangunan Gedung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi, penilaian dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan: a. unsur DPMPTSP; b. unsur Perangkat Daerah yang terkait; dan/atau c. unsur akademisi/praktisi. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; d. MENETAPKAN urutan Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan; dan f. menyusun dan menyampaikan berita acara penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati sebagai dasar pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh DPMPTSP. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati MENETAPKAN Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan berita acara Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Bupati menyelenggarakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang: a. meminta laporan pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif ; dan b. memeriksa dan memverifikasi aktivitas Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. (4) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi lain yang terkait. (5) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Evaluasi dengan melibatkan unsur yang membidangi di DPMPTSP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP. (6) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi laporan pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. (3) Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. pencabutan hak sebagai penerima Insentif dan Kemudahan Investasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21