Koreksi Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari pemerintah pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman modal dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.