PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yalg selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perenc€rnaErn Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. 9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap lakiJaki dan perempuan. 12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan. 13. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yarrg lebih berkeadilan. 14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Program yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing. 15. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagr pelaksana dan penggerak pengarusutamaa-n gender dari berbagai instansi /lembaga di Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagran Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Koreksi

(l) Dalam hal penetapan kebijakan Daerah terhadap pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan melalui Analisis Gender sesuai dengan Siklus Perencanaan Daerah. (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain. (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing PD. (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya. (5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Gend er Analisgs Pathwag (GAPI, Gender Budget Statement (GBS) dan Term of referrence (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) yang menjadi dasar PD untuk melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Pasal 9

(1) Untuk percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah. (2) Anggota Pokja PUG merupakan seluruh kepala PD; (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG dan kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah. (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Po\ia PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah; Bagran Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Bupati merupakan penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah. (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Bupati. (3) Penanggung jawab pelaksanaal PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati MENETAPKAN PD yang membidangi urusa.n perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua kelompok kerja PUG di Daerah. c. menJrusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; e. menJ lsun rencana kerja POIUA PUG setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati; h. menyusun Prolil Gender Daerah; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j. MENETAPKAN tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan L mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD. (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi: a. mengoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputus€rn, proses perencanEran kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di PD. (3) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) hurufj beranggotakan aparatur yang memahami analisis Ernggaran responsif gender. (4) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana pada ayat (l) huruf k memuat: a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 11

(1) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) huruf I pada setiap PD terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. (2) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 12

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas: a. mempromosikan PUG pada unit kerja; b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD; d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD yang ditembuskan pada POKJA PUG; e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pasal 13

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi: a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG; c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian; d. menghadiri acara penting yang sesuai dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkal informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara sesuai. BAB TV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25