Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Dae...

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. Pembentukan dan Jenis Perangkat Daerah; b. Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah; c. Unit Pelaksana Teknis; d. Kelurahan; e. Staf Ahli; dan f. Pendanaan

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 4

Koreksi

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Pasal 5

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi staf; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; 7. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga; 19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 21. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 22. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan; 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah; 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 4 huruf f terdiri dari : 1. Kecamatan Teluk Sampit dengan Tipe A 2. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Tipe A 3. Kecamatan Pulau Hanaut dengan Tipe A 4. Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan Tipe A 5. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan Tipe A 6. Kecamatan Seranau dengan Tipe A 7. Kecamatan Baamang dengan Tipe A 8. Kecamatan Kota Besi dengan Tipe A 9. Kecamatan Cempaga dengan Tipe A 10. Kecamatan Cempaga Hulu dengan Tipe A 11. Kecamatan Telaga Antang dengan Tipe A 12. Kecamatan Parenggean dengan Tipe A 13. Kecamatan Mentaya Hulu dengan Tipe A 14. Kecamatan Antang Kalang dengan Tipe A 15. Kecamatan Telawang dengan Tipe A 16. Kecamatan Bukit Santuai dengan Tipe A 17. Kecamatan Tualan Hulu dengan Tipe A

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD dan UPTB. (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten. (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (4) Pengangkatan, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Koreksi

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini bersumber dari : a. APBD Kabupaten; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; d. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dengan berpedoman pada peraturan menteri; e. UPTD dan UPTB dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru; f. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini; g. Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru; h. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf g, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; i. Dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; j. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya; k. Penggunaan Aset Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, kepada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada pihak: a. Kementerian yang membidangi urusan bidang pendidikan tinggi dan/atau urusan bidang kesehatan, melalui Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Yayasan, melalui Perguruan Tinggi Swasta. (2) Batas waktu tunggu paling lambat adanya pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 31 Desember 2018. (3) Apabila sampai pada batas waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih belum terdapat kepastian hukum mengenai pengaturan dan/atau penetapan terhadap peralihan urusan pendidikan tinggi bidang kesehatan dari Perangkat Daerah kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status kelembagaan Perangkat Daerah tersebut menjadi bukan Perangkat Daerah.

Pasal 15

Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan berakhirnya APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018.

Pasal 16

(1) Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016. (2) Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah untuk pertama kali, dilakukan paling lambat pada akhir Desember 2016.

Pasal 17

(1) Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), khusus untuk jabatan pimpinan tinggi, dilakukan dengan cara: a. Pengukuhan; b. uji kesesuaian (job fit); dan/atau c. seleksi terbuka dan kompetitif. (2) Dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya berdasarkan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong dan belum dilakukan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi. (5) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah setelah pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18

Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah, selain untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17, untuk pertama kali dan setelahnya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 19); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 1); b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 187); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 6) kecuali pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 39A, 39B, 39C, dan Pasal 47; d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3); e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 189), kecuali ketentuan yang mengatur kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 8 Desember 2016 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, TTD SUPIAN HADI Diundangkan di Sampit pada tanggal 9 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TTD PUTU SUDARSANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 09,66/2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21