PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN TANAH RAWADAN TANAH EKS PENGANGONAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten. 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kuwu beserta pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tanah rawa dan tanah eks pengangonan. 9. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. 10. Tim Pembinaan dan Tim Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur- unsur ditingkat kabupaten. 11. Tim Monitoring adalah Tim yang dibentuk oleh Camat. 12. Tim Pelaksana Lelang adalah tim lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dibentuk oleh Kuwu. 13. Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu. 14. Harga lelang adalah harga sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang telah ditetapkan dalam acara lelang secara terbuka. 15. Kas Desa adalah Kas Desa setempat. 16. Surat Ijin Menggarap yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap pemenang lelang tanah rawa dan tanah eks pengangonan. 17. Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan adalah kegiatan melelangkan sewa garapan tanah rawa dan tanah eks pengangonan kepada masyarakat umum, bersifat terbuka yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang. 18. Peserta lelang adalah setiap orang yang mengikuti lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan.

BAB IV

TATA CARA LELANG

Pasal 5

Koreksi

(1) Tim Pelaksana Lelang mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang, yang ditempatkan di tempat terbuka dalam bentuk pamflet dan melalui media elektronik. (2) Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilakukan secara terbuka untuk umum di Kantor Kuwu atau di tempat lain dalam wilayah desa bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Camat. (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Lelang dengan dihadiri oleh peserta lelang, Tim Monitoring, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat. (4) Peserta lelang harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Tim Pelaksana Lelang uang jaminan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai lelang tahun sebelumnya sebagai bukti kesiapan untuk ikut lelang. (5) Jadwal lelang dibuat oleh Tim Pelaksana Lelang dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana Lelang membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang pada setiap pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan, (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Tim Monitoring dan Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 7

(1) Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya. (2) Dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, Tim Pelaksana lelang mengupayakan adanya peningkatan harga lelang setiap tahunnya. (3) Dalam hal tidak tercapai harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lelang ditangguhkan selama 10 (sepuluh) hari kalender, untuk mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang mengajukan harga lelang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang. (2) Pemenang lelang harus membayar lunas atau 100% (seratus persen) dari harga lelang seketika setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pelaksana lelang. (3) Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar 100% (seratus persen) dari harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi kedua dengan syarat penawaran harga lelang sekurang- kurangnya sama dengan harga lelang tahun sebelumnya. (4) Dengan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka uang jaminan dikembalikan setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi dan dimasukkan dalam kas desa.

Pasal 9

(1) Pemenang lelang membayar uang sewa kepada Panitia Pelaksana lelang dengan diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Hasil lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan diberikan seluruhnya atau 100% (seratus persen) kepada pemerintah desa setempat, dan dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN TANAH RAWADAN TANAH EKS PENGANGONAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18