PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

PERDA Nomor 18 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Blora. 6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 8. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah. 9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Daerah di INDONESIA dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji 10. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditugaskan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 11. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan/atau bimbingan ibadah. 12. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji. 13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah. 15. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah. 16. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi. 17. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur instansi terkait lainnya. (3) Pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Koreksi

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: a. TPHD; dan b. TKHD. (2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur masyarakat yang membidangi kesehatan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Jumlah keanggotaan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (5) Bupati mengusulkan calon petugas TPHD dan TKHD kepada Gubernur melalui seleksi terbuka di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah. (6) Petugas TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan sesuai dengan penetapan alokasi porsi tahun berjalan secara proporsional. (7) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ketentuan pembiayaan Petugas TPHD dan TKHD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Ketua PPIH. (3) Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14