Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Pasal 4

Koreksi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tipelogi sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; 9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 10. Dinas Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 14. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 16. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; 17. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga; 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. f. Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Selopuro dengan Tipe A. 2. Kecamatan Kesamben dengan Tipe A. 3. Kecamatan Doko dengan Tipe A. 4. Kecamatan Wlingi dengan Tipe A. 5. Kecamatan Gandusari dengan Tipe A. 6. Kecamatan Selorejo dengan Tipe A. 7. Kecamatan Wates dengan Tipe A. 8. Kecamatan Binangun dengan Tipe A. 9. Kecamatan Panggungrejo dengan Tipe A. 10. Kecamatan Sutojayan dengan Tipe A. 11. Kecamatan Kademangan dengan Tipe A. 12. Kecamatan Wonotirto dengan Tipe A. 13. Kecamatan Bakung dengan Tipe A. 14. Kecamatan Wonodadi dengan Tipe A. 15. Kecamatan Udanawu dengan Tipe A. 16. Kecamatan Srengat dengan Tipe A. 17. Kecamatan Ponggok dengan Tipe A. 18. Kecamatan Nglegok dengan Tipe A. 19. Kecamatan Sanankulon dengan Tipe A. 20. Kecamatan Garum dengan Tipe A. 21. Kecamatan Kanigoro dengan Tipe A. 22. Kecamatan Talun dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah. (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang staf ahli. (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS yang memenuhi syarat. (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Bupati.

Pasal 11

Koreksi

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya kelembagaan baru berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

UPT dan Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari tahun 2017.

Pasal 17

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, beserta perubahannya; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar, beserta perubahannya; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, beserta perubahannya; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, beserta perubahannya; 7 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 8 November 2016 BUPATI BLITAR Ttd. RIJANTO Diundangkan di Blitar pada tanggal 8 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 10/D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 382-10/2016 Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA U.b. KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd. HARIS SUSIANTO, SH., M.Si Pembina NIP. 19670531 199003 1 002

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18