PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang engelolaan Keuangan Daerah

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. MENETAPKAN kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; f. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan APBD; g. MENETAPKAN KPA; h. MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; j. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah yang berupa: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. penatausahaan; e. pelaporan; f. pertanggungjawaban; dan g. pengawasan Keuangan Daerah. (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. Kepala Perangkat Daerah selaku PA. (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang. (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Koreksi

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; c. MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. MENETAPKAN kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; f. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan APBD; g. MENETAPKAN KPA; h. MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; i. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; j. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah yang berupa: a. perencanaan; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. penatausahaan; e. pelaporan; f. pertanggungjawaban; dan g. pengawasan Keuangan Daerah. (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. Kepala Perangkat Daerah selaku PA. (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang. (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai: a. pemilik modal pada perusahaan umum Daerah; atau b. pemegang saham pada perseroan Daerah. (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

PPKD

Pasal 8

Koreksi

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah; f. MENETAPKAN SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah. (3) Kewenangan pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang Daerah; g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k. melakukan penagihan Piutang Daerah. (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

(1) Bupati atas usul BUD dapat MENETAPKAN lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD. (2) Bupati dalam MENETAPKAN Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan: a. besaran jumlah uang yang dikelola; b. beban kerja; c. lokasi; dan/atau d. rentang kendali.

BAB Kesembilan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 17

Koreksi

(1) Bupati MENETAPKAN Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: a. menerima; b. menyimpan; c. menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah; d. menatausahakan; dan e. mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat MENETAPKAN Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan. (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal 20

(1) Bupati atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran Pembantu. (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 21

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat MENETAPKAN pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal 22

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; b. bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan jasa; dan c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 25

Koreksi

(1) APBD disusun sesuai dengan: a. kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan b. kemampuan Pendapatan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. (3) APBD mempunyai fungsi: a. otorisasi; b. perencanaan; c. pengawasan; d. alokasi; e. distribusi; dan f. stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai keuangan negara.

Pasal 26

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan Daerah. (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan Daerah. (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 27

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 28

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. pendapatan Daerah; b. belanja Daerah; dan c. pembiayaan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

Pendapatan Daerah dirinci menurut: a. Urusan Pemerintahan Daerah; b. organisasi; c. jenis; d. obyek; dan e. rincian obyek Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang engelolaan Keuangan Daerah

BAB II

Pasal 5

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

BAB Kedelapan

Pasal 16

BAB Kesembilan

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesepuluh

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Keenam

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat