PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PERBAN Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Penempatan adalah proses menempatkan PNS BPS pada unit kerja dan/atau wilayah kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui mutasi, promosi, dan penugasan khusus. 3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara INDONESIA di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 4. Promosi adalah pola karier yang dapat vertikal atau diagonal. 5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN, yang berkedudukan sebagai kantor pusat. 6. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang membawahi BPS Kabupaten/Kota serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BPS yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala BPS yang mempunyai kewenangan Penetapan pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen Pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat Yang Berwenang di lingkungan BPS yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Utama BPS yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 11. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan BPS yang terdiri atas Biro, Direktorat, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Politeknik Statistika STIS, dan BPS Provinsi. 12. Masa Kerja untuk Penempatan yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah kurun waktu tertentu selama menjadi Pegawai pada unit kerja terakhir, tidak termasuk cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar. 13. Zona adalah wilayah kerja penempatan dan pemindahan PNS di lingkungan BPS.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN DAN PENEMPATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengisian dan Penempatan PNS dilaksanakan dengan ketentuan: a. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan, dan pola karier; b. tidak terdapat konflik kepentingan; dan c. adanya kebutuhan organisasi. (2) Pengisian dan Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penempatan kembali pada unit kerja asal setelah PNS yang bersangkutan menyelesaikan: a. tugas belajar; b. cuti di luar tanggungan negara; dan c. penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan ke dalam jabatan sebelumnya dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jabatan. (3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penempatan tugas pegawai pada wilayah kerja dilaksanakan dengan mekanisme zonasi. (2) Mekanisme zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona I dapat diisi melalui mutasi oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya pada Zona I, Zona II, dan Zona III; b. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona I dapat diisi melalui promosi oleh pejabat pengawas dan pejabat fungsional ahli muda pada Zona II dan Zona III; c. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona II dan Zona III dapat diisi melalui mutasi oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya pada Zona I, Zona II, dan Zona III; dan d. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona II dan III dapat diisi melalui promosi oleh pejabat pengawas dan pejabat fungsional ahli muda pada Zona I, Zona II, dan Zona III. (3) Penempatan pejabat fungsional ahli muda yang naik jenjang menjadi pejabat fungsional ahli madya hanya pada wilayah kerja zona II dan III. (4) Penempatan pejabat fungsional ahli muda yang naik jenjang menjadi pejabat fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk jabatan yang kebutuhannya tersedia pada zona I. (5) Bagi PNS di zona I yang melakukan penundaan kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kesempatan paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (6) Penempatan pegawai sesuai analisis kebutuhan dan kompetensi pejabat fungsional ahli madya pada zona I ditentukan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh PPK. (7) PNS yang memenuhi syarat menduduki JF ahli madya tetapi tidak tersedia kebutuhan di unit kerja seluruh INDONESIA, diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan JA pada zona II dan zona III.

Pasal 6

Daftar wilayah kerja Penempatan dan Pemindahan PNS di lingkungan BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Ketiga

Penempatan pada Wilayah Kerja dengan Zonasi

Pasal 5

Koreksi

(1) Penempatan tugas pegawai pada wilayah kerja dilaksanakan dengan mekanisme zonasi. (2) Mekanisme zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona I dapat diisi melalui mutasi oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya pada Zona I, Zona II, dan Zona III; b. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona I dapat diisi melalui promosi oleh pejabat pengawas dan pejabat fungsional ahli muda pada Zona II dan Zona III; c. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona II dan Zona III dapat diisi melalui mutasi oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya pada Zona I, Zona II, dan Zona III; dan d. pejabat administrator pada wilayah kerja Zona II dan III dapat diisi melalui promosi oleh pejabat pengawas dan pejabat fungsional ahli muda pada Zona I, Zona II, dan Zona III. (3) Penempatan pejabat fungsional ahli muda yang naik jenjang menjadi pejabat fungsional ahli madya hanya pada wilayah kerja zona II dan III. (4) Penempatan pejabat fungsional ahli muda yang naik jenjang menjadi pejabat fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk jabatan yang kebutuhannya tersedia pada zona I. (5) Bagi PNS di zona I yang melakukan penundaan kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kesempatan paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (6) Penempatan pegawai sesuai analisis kebutuhan dan kompetensi pejabat fungsional ahli madya pada zona I ditentukan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh PPK. (7) PNS yang memenuhi syarat menduduki JF ahli madya tetapi tidak tersedia kebutuhan di unit kerja seluruh INDONESIA, diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan JA pada zona II dan zona III.

Pasal 6

Daftar wilayah kerja Penempatan dan Pemindahan PNS di lingkungan BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN MELALUI MUTASI

Pasal 9

Koreksi

Mutasi PNS di lingkungan BPS dilaksanakan melalui mekanisme: a. Mutasi oleh organisasi; atau b. Mutasi atas permintaan sendiri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Mutasi PNS dilaksanakan dalam jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun secara kumulatif, dengan ketentuan: a. antar Unit Kerja di lingkungan BPS sesuai dengan kebutuhan yang tersedia; dan b. antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau antar unit kerja sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat; b. memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan; dan c. terdapat kebutuhan pegawai pada unit kerja tujuan. (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah PNS yang bersangkutan memenuhi masa kerja dan penempatan: a. 5 (lima) tahun untuk PNS pada zona III; dan b. 7 (tujuh) tahun untuk PNS pada zona I dan zona II.

Pasal 11

(1) Mutasi atas permintaan sendiri, meliputi: a. Mutasi secara reguler; dan b. Mutasi dengan alasan khusus. (2) Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Paragraf Kedua Mutasi Secara Reguler

Pasal 12

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didasarkan pada permohohan Pegawai. (2) Mutasi PNS keluar Unit Kerja atas permintaan sendiri paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tahun. (3) Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di Unit Kerja asal dan/atau Unit Kerja tujuan.

Pasal 13

(1) Permohonan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan oleh: a. PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan/atau b. PNS yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Unit Kerja. (2) Permohonan Pegawai menyebutkan 2 (dua) Unit Kerja yang dituju. (3) Permohonan Pegawai diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Pemberian persetujuan untuk mutasi ke Unit Kerja lain atas permintaan sendiri dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. PNS terlama di Unit Kerja; dan b. secara berurut sesuai waktu pengajuan usulan/permintaan pindah oleh PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a. Paragraf Ketiga Mutasi Dengan Alasan Khusus

Pasal 14

Mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan khusus terdiri atas: a. Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan; b. Mutasi atas permintaan sendiri karena sakit atau perawatan khusus; dan c. Mutasi atas permintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus.

Pasal 15

(1) Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. diperuntukkan bagi PNS wanita (istri) yang pindah mengikuti suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan; b. memiliki masa kerja di Unit Kerja asal paling sedikit 2 (dua) tahun; c. melampirkan bukti dokumen berupa salinan surat nikah dan surat keterangan kerja suami; dan d. selama bekerja di lingkungan BPS belum pernah dimutasi atas permintaan sendiri sebanyak 3 (tiga) kali. (2) Unit kerja tujuan atas permintaan sendiri karena pernikahan, yaitu: a. Unit Kerja tujuan tidak sama dengan Unit Kerja suami jika mutasi dengan tujuan BPS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Politeknik Statistika STIS; dan b. BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota tujuan tidak sama dengan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota suami jika mutasi dengan tujuan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Mutasi atas pemintaan sendiri karena sakit atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat diajukan oleh PNS dengan syarat melampirkan dokumen: a. surat keterangan medis yang menyatakan penyakit yang diderita; b. surat keterangan yang menyatakan tidak tersedianya fasilitas kesehatan di daerah asal yang menunjang proses kesembuhan penyakit yang diderita dari instansi yang berwenang; dan c. surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS membutuhkan bantuan dari orang lain selama proses penyembuhan dari ketua satuan lingkungan setempat. (2) Mutasi atas pemintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat diajukan oleh PNS dengan syarat melampirkan dokumen: a. surat keterangan medis yang menyatakan penyakit yang diderita; dan b. surat keterangan yang menyatakan tidak ada orang lain yang dapat membantu atau mendampingi atau merawat dari ketua satuan lingkungan setempat. (3) Apabila dokumen medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak cukup, Biro Sumber Daya Manusia dapat meminta keterangan dari Tim Medis setempat. (4) Mutasi atas permintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilengkapi dengan hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Biro Sumber Daya Manusia atau Kepala BPS Provinsi yang menjadi Unit Kerja tujuan.

Pasal 17

Mutasi oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh PPK.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan mutasi atas permintaan sendiri secara reguler dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September, dengan memperhatikan dasar perencanaan mutasi yang disusun oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia setiap awal tahun. (2) Pelaksanaan mutasi atas permintaan sendiri dilaksanakan pada jadwal yang sama dengan mutasi secara reguler dikecualikan untuk mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

(1) PNS harus melaksanakan Keputusan Kepala BPS tentang Mutasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak terhitung mulai tanggal ditetapkan. (2) PNS yang tidak melaksanakan Keputusan Kepala BPS lebih daripada jangka waktu penundaan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Ketiga

Mutasi Atas Permintaan Sendiri

Pasal 11

Koreksi

(1) Mutasi atas permintaan sendiri, meliputi: a. Mutasi secara reguler; dan b. Mutasi dengan alasan khusus. (2) Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Paragraf Kedua Mutasi Secara Reguler

Pasal 12

Koreksi

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didasarkan pada permohohan Pegawai. (2) Mutasi PNS keluar Unit Kerja atas permintaan sendiri paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tahun. (3) Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di Unit Kerja asal dan/atau Unit Kerja tujuan.

Pasal 13

(1) Permohonan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan oleh: a. PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan/atau b. PNS yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Unit Kerja. (2) Permohonan Pegawai menyebutkan 2 (dua) Unit Kerja yang dituju. (3) Permohonan Pegawai diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Pemberian persetujuan untuk mutasi ke Unit Kerja lain atas permintaan sendiri dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. PNS terlama di Unit Kerja; dan b. secara berurut sesuai waktu pengajuan usulan/permintaan pindah oleh PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a. Paragraf Ketiga Mutasi Dengan Alasan Khusus

Pasal 14

Mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan khusus terdiri atas: a. Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan; b. Mutasi atas permintaan sendiri karena sakit atau perawatan khusus; dan c. Mutasi atas permintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus.

Pasal 15

(1) Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. diperuntukkan bagi PNS wanita (istri) yang pindah mengikuti suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan; b. memiliki masa kerja di Unit Kerja asal paling sedikit 2 (dua) tahun; c. melampirkan bukti dokumen berupa salinan surat nikah dan surat keterangan kerja suami; dan d. selama bekerja di lingkungan BPS belum pernah dimutasi atas permintaan sendiri sebanyak 3 (tiga) kali. (2) Unit kerja tujuan atas permintaan sendiri karena pernikahan, yaitu: a. Unit Kerja tujuan tidak sama dengan Unit Kerja suami jika mutasi dengan tujuan BPS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Politeknik Statistika STIS; dan b. BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota tujuan tidak sama dengan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota suami jika mutasi dengan tujuan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Mutasi atas pemintaan sendiri karena sakit atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat diajukan oleh PNS dengan syarat melampirkan dokumen: a. surat keterangan medis yang menyatakan penyakit yang diderita; b. surat keterangan yang menyatakan tidak tersedianya fasilitas kesehatan di daerah asal yang menunjang proses kesembuhan penyakit yang diderita dari instansi yang berwenang; dan c. surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS membutuhkan bantuan dari orang lain selama proses penyembuhan dari ketua satuan lingkungan setempat. (2) Mutasi atas pemintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat diajukan oleh PNS dengan syarat melampirkan dokumen: a. surat keterangan medis yang menyatakan penyakit yang diderita; dan b. surat keterangan yang menyatakan tidak ada orang lain yang dapat membantu atau mendampingi atau merawat dari ketua satuan lingkungan setempat. (3) Apabila dokumen medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak cukup, Biro Sumber Daya Manusia dapat meminta keterangan dari Tim Medis setempat. (4) Mutasi atas permintaan sendiri karena orang tua/keluarga inti sakit keras atau perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilengkapi dengan hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Biro Sumber Daya Manusia atau Kepala BPS Provinsi yang menjadi Unit Kerja tujuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

PNS di lingkungan BPS yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebelum pensiun tidak dapat dipindahkan.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 219) dan semua ketentuan yang berkaitan dengan Penempatan dan Pemindahan PNS di lingkungan BPS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pengecualian dari Peraturan Badan ini hanya dapat dilakukan oleh PPK atas usul PyB.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2022 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, ttd MARGO YUWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DAFTAR WILAYAH KERJA PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK No. Zonasi Wilayah Kerja (1) (2) (3) 1. Zona I Badan Pusat Statistik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Politeknik Statistika STIS, dan seluruh provinsi di wilayah Jawa. 2. Zona II Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di wilayah Sumatera kecuali yang termasuk zona 3, Kalimantan, dan Sulawesi. 3. Zona III 1. Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. 2. Kabupaten dengan kategori terluar, tertinggal, dan terpencil meliputi: a) Kabupaten Sinabung; b) Kabupaten Simeulue; c) Kabupaten Nias; d) Kabupaten Nias Selatan; e) Kabupaten Kepulauan Mentawai; f) Kabupaten Lingga; g) Kabupaten Natuna; h) Kabupaten Karimun; i) Kabupaten Anambas; j) Kabupaten Sangihe; k) Kabupaten Talaud; l) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; m) Kabupaten Wakatobi; dan n) Kabupaten Kepulauan Selayar. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, ttd MARGO YUWONO

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22