PERBAN

Peraturan Badan Nomor 64-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

PERBAN Nomor 64-pojk-03-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6049) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 12, dan angka 14 Pasal 1 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, serta angka 7 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 34

Koreksi

(1) Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa denda: a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi pada posisi bulan data ketika Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur. (2) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Debitur berdasarkan temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda: a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah; atau b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi per pemeriksaan OJK. (3) Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah aset posisi tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. (4) Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan dari batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK. (5) Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila keterlambatan koreksi Laporan Debitur disebabkan program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK. 20. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 64-pojk-03-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 25

Pasal 29A

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 34A

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal II