PERBAN

Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

PERBAN Nomor 31 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. 3. Pihak Tertentu adalah pihak selain LJK yang dapat diberikan Perintah Tertulis. 4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) LJK atau lebih untuk menggabungkan diri dengan LJK lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada LJK yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum LJK yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) LJK atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) LJK baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang meleburkan diri dan status badan hukum LJK yang meleburkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham LJK yang mengakibatkan beralihnya pengendalian LJK. 7. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh LJK yang berkedudukan di luar negeri dan LJK yang berbadan hukum INDONESIA, dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas LJK yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada LJK yang berbadan hukum INDONESIA, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha LJK yang berkedudukan di luar negeri. 8. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 5

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan: a. didahului instruksi tertulis; atau b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis yang diberikan, kecuali terdapat pertimbangan tertentu untuk tidak MENETAPKAN jangka waktu dalam Perintah Tertulis.

Pasal 7

(1) Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN pemenuhan: a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis. (2) Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. (3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

LJK dan/atau Pihak Tertentu harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis.

Pasal 9

(1) LJK dan/atau Pihak Tertentu menyampaikan: a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis dan/atau tindakan pengawasan lain.

Pasal 11

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis setelah: a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai telah memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai. (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal jangka waktu: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dimaknai sebagai instruksi tertulis; dan b. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 8A ayat (1) huruf a dan Pasal 9 huruf d UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6493); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6529); dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 13/OJK), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6493); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6529); dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 13/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20