PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH

PERBAN Nomor 1 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. 3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 4. Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 5. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 6. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. 7. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. 8. Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. 9. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 10. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 11. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. 12. Kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (kafil) kepada nasabah penyimpan (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (makful 'anhu/ashil) kepada nasabah penyimpan. 13. Wadiah adalah Simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan Bank Syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. 14. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. 15. Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang. 16. Kontribusi Kepesertaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dana kepesertaan (rasm al-isytirak) Bank Syariah dalam program penjaminan simpanan. 17. Premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG sebagai rasm al-idariyah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dalam program penjaminan simpanan.

BAB II

PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH

Pasal 2

Koreksi

Penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan berdasarkan prinsip Kafalah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi: a. giro berdasarkan akad Wadiah; b. giro berdasarkan akad Mudharabah; c. tabungan berdasarkan akad Wadiah; d. tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; e. deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar. (2) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain. (3) Pembiayaan bersaldo kredit atau Simpanan bersaldo debet tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

(1) Premi dari Bank Syariah dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan perhitungan dan pembayaran Premi antara Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dan Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah. (3) Premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui rekening yang sama dengan rekening untuk pembayaran Premi dari bank konvensional yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

(1) Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. modal (ra's al-mal) mudharabah madhmunah dan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan bank dicabut izin usahanya; dan b. pokok Wadiah (mablagh al-wadi'ah) dan bonus yang telah dibayarkan kepada nasabah sampai dengan bank dicabut izin usahanya.

Pasal 6

(1) Klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: a. data Simpanan nasabah tidak tercatat pada bank; b. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. (2) Ketentuan mengenai hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Pasal 7

(1) Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dikelola berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Kegiatan investasi atas kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang bersumber dari Kontribusi Kepesertaan, Premi Bank Syariah, dan Premi bank konvensional yang dihitung dari Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hasil pengelolaannya ditempatkan pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pembayaran klaim penjaminan nasabah Bank Syariah atau nasabah Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yang dicabut izin usahanya menggunakan dana yang berasal dari Kontribusi Kepesertaan dan Premi, termasuk hasil pengelolaannya. (2) Dalam hal dana yang tersedia untuk pembayaran klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penjualan instrumen investasi syariah. (3) Selain melakukan penjualan instrumen investasi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan cara transaksi lain. (4) Penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang: a. estimasi harga penjualan di atas harga perolehan; atau b. estimasi harga penjualan di bawah harga perolehan, namun kerugian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan melakukan penjualan instrumen investasi konvensional. (5) Dalam hal penjualan instrumen investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan: a. dana yang tersedia untuk penjaminan konvensional; b. dana yang berasal dari hasil penjualan instrumen investasi konvensional; dan/atau c. sumber lainnya, yang diberikan dalam bentuk talangan (Qardh) dan/atau hibah.

Pasal 9

(1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal nasabah memiliki Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dan Simpanan selain berdasarkan Prinsip Syariah dalam satu bank lebih besar dari nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang layak dibayar, pembayaran klaim penjaminan Simpanan dilakukan secara proporsional. (3) Pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan melalui Bank Syariah yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah di daerah yang belum terjangkau oleh layanan operasional Bank Syariah, pembayaran klaim penjaminan Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan melalui bank konvensional.

BAB III

PELAKSANAAN RESOLUSI BANK SYARIAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan dan peningkatan intensitas persiapan Penyelesaian atau Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penanganan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dilakukan dengan cara: a. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima; b. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara; c. penyertaan modal sementara; atau d. likuidasi. (2) Penanganan Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dilakukan dengan cara: a. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima; b. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara; atau c. penyertaan modal sementara.

Pasal 12

Penentuan pemilihan cara Penyelesaian atau Penanganan bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan pemilihan cara Penyelesaian atau Penanganan bank dengan Prinsip Syariah.

Pasal 13

Penyelesaian atau Penanganan yang dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank Penerima harus Bank Syariah atau bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah; b. pengalihan kewajiban menggunakan akad Hawalah; c. Lembaga Penjamin Simpanan mengalihkan aset Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas kepada Bank Penerima untuk memenuhi kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan akibat dari pengalihan kewajiban kepada Bank Penerima tersebut; d. dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima maka Lembaga Penjamin Simpanan membayar kekurangannya; dan e. dalam hal terdapat selisih lebih maka Bank Penerima wajib membayar selisih tersebut kepada Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 14

Penyelesaian atau Penanganan yang dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank Perantara harus Bank Syariah; b. Simpanan nasabah Unit Usaha Syariah termasuk kewajiban kepada bank lain dari bank konvensional yang mengalami permasalahan solvabilitas dialihkan kepada Bank Syariah; c. pengalihan kewajiban menggunakan akad Hawalah; d. Lembaga Penjamin Simpanan mengalihkan aset Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas kepada Bank Perantara untuk memenuhi kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan akibat dari pengalihan kewajiban kepada Bank Perantara tersebut; e. dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank Perantara, maka Lembaga Penjamin Simpanan membayar kekurangannya; dan f. dalam hal terdapat selisih lebih maka Bank Perantara wajib membayar selisih tersebut kepada Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 15

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. aset yang berupa aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Syariah dapat dialihkan kepemilikannya dengan prinsip jual beli (bai’); b. aset pembiayaan dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme jual beli (al-bai’); c. aset pembiayaan berupa piutang dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme jual beli dengan menerima pembayaran berupa barang (‘ain) yang setara harganya (tsaman); d. pengalihan aset secara gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli (al-baí’) dengan syarat nilai valuasi aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total nilai valuasi keseluruhan aset yang dijual; dan e. dalam hal nilai valuasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari total nilai valuasi keseluruhan aset yang dijual dan memenuhi kriteria dharurat/hajiyat, tim likuidasi melalui Lembaga Penjamin Simpanan meminta pendapat komite syariah mengenai struktur akad yang digunakan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pendanaan untuk pembayaran klaim penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis untuk pendanaan pelaksanaan resolusi Bank Syariah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku: a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1716) dan peraturan pelaksanaannya; b. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 982) dan peraturan pelaksanaannya; c. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 16) dan peraturan pelaksanaannya; dan d. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 17) dan peraturan pelaksanaannya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PENJAMINAN DAN RESOLUSI BANK SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20