PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

BENTUK DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 16

Bentuk Kerja Sama terdiri atas: a. Kerja Sama dalam negeri; dan b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 17

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan antara Komnas HAM atau Setjen, dan Mitra Kerja Sama. (2) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. badan hukum; atau d. pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Naskah Kerja Sama berupa: a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 18

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan antara Komnas HAM atau Setjen dan Mitra Kerja Sama. (2) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. badan hukum di negara lain; b. organisasi regional atau internasional; c. badan hukum perdata internasional; dan d. pihak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: a. Naskah Kerja Sama; b. bentuk kesepakatan tertulis lainnya; atau c. bentuk kesepakatan tidak tertulis lainnya. (4) Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa: a. memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan/atau b. implementing agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 19

(1) Bahasa INDONESIA wajib digunakan dalam Naskah Kerja Sama yang melibatkan Komnas HAM dengan lembaga negara, instansi pemerintah Republik INDONESIA, lembaga swasta INDONESIA, atau perseorangan warga negara INDONESIA. (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

BAB IV

MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 20

Mekanisme Kerja Sama dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. penjajakan; c. penandatanganan Naskah Kerja Sama; d. pelaksanaan Kerja Sama; e. pengawasan dan evaluasi; dan f. perpanjangan, pengembangan, atau pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 28

(1) Berdasarkan tindak lanjut subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan berdasarkan tindak lanjut Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan tahapan penjajakan. (2) Tahapan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan untuk melanjutkan Kerja Sama atau tidak melanjutkan penjajakan Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama. (3) Tahapan penjajakan yang dilakukan oleh subkomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Sekretaris Jenderal. (4) Tahapan penjajakan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Kerja Sama. (5) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

Pasal 29

(1) Tahapan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. perundingan dan/atau pembahasan rencana Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama; b. perumusan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama; dan c. kesepakatan atas isi dari naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. (2) Perumusan Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit kerja terkait atau Sekretariat Komnas HAM di provinsi, yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan Kerja Sama.

Pasal 30

(1) Penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal. (2) Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. (3) Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka Kerja Sama fungsi lembaga Komnas HAM termasuk dalam rangka keanggotaan Komnas HAM dalam forum regional dan internasional dilakukan lebih lanjut oleh subkomisi dibantu oleh Sekretaris Jenderal terkait dukungan teknis operasional dan administratif untuk pelaksanaan fungsi Komnas HAM dan/atau dukungan kesekretariatan. (2) Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh Sekretariat Komnas HAM di provinsi sepanjang menyangkut: a. dukungan pelaksanaan fungsi Komnas HAM; atau b. pelaksanaan kerja sama berdasarkan Pasal 5 Keputusan PRESIDEN Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 32

Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka fungsi Setjen dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Komnas.

Pasal 33

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 34

(1) Pengawasan dan evaluasi dalam rangka Kerja Sama fungsi lembaga Komnas HAM dilakukan oleh sidang paripurna berdasarkan laporan dari subkomisi. (2) Pengawasan dan evaluasi dalam rangka Kerja Sama fungsi Setjen dilakukan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan laporan dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan Kerja Sama.

Pasal 35

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan merujuk: a. materi muatan Kerja Sama; dan b. kelayakan pelaksanaan Kerja Sama. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pengawasan intern.

Pasal 36

Hasil pengawasan menjadi dasar evaluasi yang menentukan kelanjutan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 37

Perpanjangan, pengembangan atau pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 38

Pertimbangan untuk melakukan perpanjangan, pengembangan atau pengakhiran Kerja Sama didasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan: a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan Kerja Sama berlangsung; dan b. analisis potensi pengembangan Kerja Sama untuk periode berikutnya.