PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang KEPROTOKOLAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP. 3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 4. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, serta Pejabat Negara dan undangan lain. 5. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. 6. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 10. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 11. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. 12. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 13. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 14. Wakil Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. 15. Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan Keprotokolan. 16. Bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 17. Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 18. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah INDONESIA Raya.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 9

Koreksi

(1) Tata Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera. (2) Persiapan Tata Upacara untuk upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait. (3) Persiapan Tata Upacara untuk upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 10

Tata Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang bukan diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b menyesuaikan Keprotokolan yang ditetapkan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah penyelenggara, kepala protokol negara, protokol sekretariat PRESIDEN, dan/atau protokol sekretariat Wakil PRESIDEN.

Pasal 11

(1) Upacara bendera yang diselenggarakan oleh BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; b. hari besar nasional; dan c. hari lahir BPIP. (2) Upacara bendera pada hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu hari lahir Pancasila. (3) Upacara bendera pada hari besar nasional selain hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan upacara bendera hari lahir BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah atau arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala.

Pasal 12

(1) Upacara bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan teks Proklamasi; dan d. pembacaan doa. (2) Upacara bendera pada peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit meliputi: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (3) Upacara bendera pada peringatan hari ulang tahun BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; e. menyanyikan mars BPIP; dan f. pembacaan doa. (4) Upacara bendera pada hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Pasal 13

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengambilan sumpah pegawai negeri sipil; b. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; c. serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala; d. penandatangan naskah kerja sama; e. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan f. pemakaman secara kedinasan.

Pasal 14

(1) Upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap calon pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil. (2) Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap aparatur sipil negara yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di lingkungan BPIP. (3) Upacara serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala. (4) Upacara penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan terhadap penandatanganan naskah kerja sama antara BPIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya. (5) Upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan terhadap pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. (6) Upacara pemakaman secara kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan terhadap pemakaman Pimpinan.

Pasal 15

(1) Upacara bukan upacara bendera berupa pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala, pemakaman secara kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan. (2) Upacara bukan upacara bendera berupa penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kerja sama berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan. (3) Upacara bukan upacara bendera berupa pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 16

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) paling sedikit meliputi: a. menyanyikan Lagu Kebangsaan 3 (tiga) stanza; b. menyanyikan mars BPIP; c. pembacaan naskah Pancasila; dan d. pembacaan doa.

Pasal 17

(1) Tata pakaian upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara. (2) Tata pakaian dalam Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional. (3) Tata pakaian dalam Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain.

BAB Ketiga

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 13

Koreksi

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengambilan sumpah pegawai negeri sipil; b. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; c. serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala; d. penandatangan naskah kerja sama; e. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan f. pemakaman secara kedinasan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap calon pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil. (2) Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap aparatur sipil negara yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di lingkungan BPIP. (3) Upacara serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala. (4) Upacara penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan terhadap penandatanganan naskah kerja sama antara BPIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya. (5) Upacara pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan terhadap pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. (6) Upacara pemakaman secara kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan terhadap pemakaman Pimpinan.

Pasal 15

(1) Upacara bukan upacara bendera berupa pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, serah terima jabatan Kepala dan/atau Wakil Kepala, pemakaman secara kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan. (2) Upacara bukan upacara bendera berupa penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kerja sama berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan. (3) Upacara bukan upacara bendera berupa pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan.

Pasal 16

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) paling sedikit meliputi: a. menyanyikan Lagu Kebangsaan 3 (tiga) stanza; b. menyanyikan mars BPIP; c. pembacaan naskah Pancasila; dan d. pembacaan doa.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang KEPROTOKOLAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22