PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN

PERBAN Nomor 8 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN

Pasal 5

Koreksi

Akuntansi Barang Persediaan meliputi: a. Pengakuan; b. Pengukuran; c. Pencatatan; d. Opname fisik; dan e. Pelaporan.

Pasal 6

Koreksi

Pengakuan dilakukan untuk menentukan transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam Laporan Keuangan.

Pasal 7

(1) Pengakuan sebagai Barang Persediaan dilakukan apabila memenuhi kriteria: a. memiliki potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah; b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan c. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. (2) Dokumen Sumber yang digunakan sebagai Pengakuan perolehan Barang Persediaan berupa faktur, kuitansi, atau berita acara serah terima. (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen serah terima Barang Persedian dari pihak pertama kepada pihak kedua. (4) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pengukuran terhadap Barang Persediaan yang diperoleh dari pembelian meliputi harga beli, biaya pengangkutan, dan biaya lain terkait perolehan Barang Persediaan. (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikurangi apabila ada potongan harga, rabat atau pengurang lain yang serupa.

Pasal 9

(1) Dalam hal Barang Persediaan tidak berasal dari pembelian, pengukuran dilakukan dengan menggunakan: a. nilai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional; b. nilai yang tercantum dalam perjanjian/kontrak; atau c. nilai wajar. (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa: a. nilai tukar aset; b. penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar; atau c. penentuan usia layak jual.

Pasal 10

(1) Barang Persediaan yang telah dilakukan Pengukuran wajib dilakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sistem Akuntansi Barang Persediaan.

Pasal 11

(1) Pencatatan persediaan dilakukan apabila terjadi transaksi dan dengan didasarkan pada Dokumen Sumber. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persediaan masuk; b. persediaan keluar; c. koreksi; d. penghapusan; dan e. opname fisik. (3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Dalam hal terdapat koreksi terhadap Dokumen Sumber harus dilakukan pencatatan pada sistem Akuntansi keuangan.

Pasal 12

(1) Berdasarkan sifat rahasianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Barang Persediaan bahan nuklir tidak dilakukan pencatatan pada sistem Akuntansi Barang Persediaan. (2) Bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Khusus barang produksi teknologi nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, pencatatan transaksi pada sistem Akuntansi Barang Persediaan menggunakan menu perolehan lainnya. (2) Pencatatan Barang Persediaan pada menu perolehan lainnya mengakibatkan: a. penambahan nilai Barang Persediaan; dan b. penambahan nilai pendapatan. (3) Atas penambahan nilai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan memo penyesuaian dilakukan koreksi nilai pada sistem Akuntansi keuangan. (4) Koreksi nilai sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat: a. mengurangi nilai pendapatan; dan b. mengurangi nilai ekuitas.

Pasal 14

(1) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dicatat dalam satuan kilogram. (2) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan huruf e, dicatat dalam satuan gram. (3) Barang Persediaan bahan kimia sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf b dicatat berdasarkan kemasan barang yang dianggap paling memadai pada saat perolehan.

Pasal 15

(1) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Barang Persediaan yang belum dipakai. (2) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan secara sensus per semester. (3) Opname fisik Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan dengan: a. menghitung jumlah persediaan; b. meneliti kondisi persediaan; dan c. mencatat hasil opname fisik persediaan. (2) Meneliti kondisi Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi persediaan dalam keadaan baik, rusak, atau usang. (3) Hasil opname fisik terhadap Barang Persediaan dituangkan dalam berita acara hasil opname fisik Barang Persediaan. (4) Dalam hal terdapat selisih antara fisik Barang Persediaan dengan buku persediaan dilakukan penelusuran pada Dokumen Sumber pencatatan persediaan barang. (5) Kuasa Pengguna Barang harus menyertakan penjelasan atas setiap selisih sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam berita acara hasil opname fisik persediaan disertai buku persediaan barang.

Pasal 17

Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Pasal 18

(1) Pelaporan barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas: a. laporan persediaan; dan b. berita acara hasil opname fisik persediaan. (3) Laporan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus: a. dibuat setiap akhir semester pada suatu periode Akuntansi untuk melaporkan nilai Barang Persediaan pada akhir semester; b. dibuat oleh petugas yang menangani Barang Persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; c. memberikan informasi jumlah Barang Persediaan yang tercatat dalam aplikasi persediaan dan buku/kartu persediaan atas perolehan dan mutasi yang terjadi sepanjang masa periode pelaporan; dan d. disusun berdasarkan saldo per jenis persediaan yang tercatat pada buku persediaan. (4) Laporan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. laporan persediaan barang; b. laporan rincian persediaan barang; c. laporan posisi persediaan barang di Neraca; dan d. laporan mutasi persediaan barang. (5) Penjelasan kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Pengukuran Barang Persediaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (6) Informasi yang belum disajikan dalam Laporan Persediaan harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

BAB Keempat

Pencatatan

Pasal 10

Koreksi

(1) Barang Persediaan yang telah dilakukan Pengukuran wajib dilakukan pencatatan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sistem Akuntansi Barang Persediaan.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV