PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkata Pegawai Negeri SIpil Dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian

PERBAN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan. 6. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 10. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 11. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN. 12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 13. Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat kedudukan bagi calon analis ketahanan pangan yang akan diangkat dalam jabatan fungsional analis ketahanan pangan. 14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 17. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pangan. 18. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. 19. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pangan.

BAB 2

Pengusulan

Pasal 5

Koreksi

(1) PPK atau PyB Instansi Pengusul menyampaikan surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi Calon Analis Ketahanan Pangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama secara elektronik. (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. salinan surat keputusan jabatan terakhir; d. salinan SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan, paling singkat 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pyb; dan f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. (3) Bentuk dan format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Mekanisme Seleksi terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. uji kompetensi.

Pasal 7

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PNS dinyatakan: a. memenuhi syarat; dan b. tidak memenuhi syarat. (2) Bagi PNS yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Pangan Nasional memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 9

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Uji Kompetensi terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosio-kultural. (4) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui: a. computer assisted test; b. presentasi; dan/atau c. wawancara. (5) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberlakukan untuk PNS dengan jenjang ahli pertama dan ahli muda. (6) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberlakukan untuk PNS dengan jenjang ahli madya. (7) Uji Kompetensi computer assisted test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi berbasis komputer memuat materi terkait ketahanan pangan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. (8) Penilaian manajerial sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk mengukur kompetensi manajerial sosio-kultural sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. (9) Pelaksanaan penilaian manajerial sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga asesmen dengan tingkat akreditasi minimal B. (10) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk menilai dan mengukur kemampuan PNS dalam menyampaikan pemaparan konsep analisis ketahanan pangan pada instansinya. (11) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk memperoleh tingkat pemahaman dan kompetensi PNS di bidang ketahanan pangan.

BAB 3

Seleksi

Pasal 6

Koreksi

Mekanisme Seleksi terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. uji kompetensi.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, PNS dinyatakan: a. lulus; dan b. tidak lulus, yang disampaikan secara elektronik. (2) PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Pangan Nasional memberikan sertifikat yang berisi rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 11

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama. (2) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa Penyesuaian berakhir. (3) Dalam hal PNS telah mendapatkan sertifikat dan telah naik pangkat setingkat lebih tinggi, Badan Pangan Nasional MENETAPKAN sertifikat kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan sesuai usulan tertulis dari PPK atau PyB Instansi Pengusul. (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Instansi Pengusul dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setelah mendapatkan sertifkat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional. (2) Dalam hal sertifikat telah ditetapkan namun belum tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan lowongan dari Menteri.

BAB 4

Penetapan Hasil

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

(1) PPK pada Instansi Pemerintah dapat mengangkat Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada: a. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; b. Kepala Badan; c. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan; d. kepala kantor pelayanan perbendaharaan yang bersangkutan; dan e. pejabat terkait lainnya. (3) PPK pada Instansi Pemerintah segera melakukan pelantikan kepada PNS yang telah mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai Analis Ketahanan Pangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2024 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIEF PRASETYO ADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN BENTUK DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH Nomor : Tempat, Tanggal Sifat : Lampiran : 1 (satu) berkas *) Hal : Pengajuan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ASN Melalui Penyesuaian Yth. Kepala Badan Pangan asional di – Tempat Menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor… … … … Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian sebagai berikut: No. Nama Lengkap NIP Pangkat/Golongan 1. ......... .... .......... 2. ......... .... .......... 3. dst… .... .......... Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diikutsertakan dalam proses seleksi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian, dengan kelengkapan sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Badan, kami sampaikan terima kasih. (PPK atau PyB) (tanda tangan, stempel dinas, atau tanda tangan elektronik) (………….Nama……………) Tembusan yth: 1.Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; dan 2. PNS yang bersangkutan *) Lampiran dari surat merujuk pada berkas persyaratan administrasi dari tiap-tiap PNS yang diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ASN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG ANALISIS KETAHANAN PANGAN TAHUN …….. * NO NAMA KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) 1. Contoh: Menyusun data potensi wilayah 1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah 2) …. 3) …. 4) dst. 2. 3. Dst. Tempat, …………………….. 20xx Pegawai yang bersangkutan JPT Pratama Nama Nama NIP. NIP. Keterangan : * Diisi bulan dalam tahun berjalan, dapat digabung dalam 1 (satu) tabel, dapat pula dipisah. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Kolom (2) Diisi dengan nama kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan jabatan fungsional yang dituju Kolom (3) Diisi dengan tahapan kegiatan yang dikerjakan Kolom (4) Diisi dengan tanggal pelaksanaan Kolom (5) Diisi dengan nomor Surat Keputusan (SK) dan atau Surat Tugas (ST), dapat berupa individu maupun tim KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN KOP INSTANSI DAERAH LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN KEPADA INSTANSI PEMBINA NO NAMA/NIP JENJANG JABATAN/PANGKAT GOL. RUANG TANGGAL PENGUSULAN TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TANGGAL PELANTIKAN 1 2 3 dst Total ….. (orang) ….. (orang) ….. (orang) Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Pejabat yang Berwenang*) ………………………………………………. *) Pilih salah satu *) Dilampiri dengan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN KOP INSTANSI PEMBINA LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN NO INSTANSI PENGUSUL JENJANG JABATAN USULAN DILANTIK Pusat Daerah Pusat Daerah (orang) (orang) (orang) (orang) Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Pejabat yang Berwenang*) *) Pilih salah satu ………………………………… KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkata Pegawai Negeri SIpil Dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 5

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15