Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang BADAN KOOR...

Pasal 4

Susunan Organisasi Bakosurtanal terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam; c. Deputi Pemetaan; Bagian …

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Bakosurtanal sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina sumber daya Bakosurtanal agar berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bakosurtanal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi di bidang survei sumber daya alam. Pasal 8 …

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang survei dasar, survei sumber daya alam matra darat, matra laut dan atlas nasional; b. penyusunan rencana dan program di bidang survei dasar, survei sumber daya alam matra darat, matra laut dan atlas nasional; c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan survei dasar dan survei sumber daya alam; d. pembinaan dan kordinasi survei dasar dan survei sumber daya alam dengan instansi atau lembaga pemerintah dan swasta; e. pembinaan dan pengelolaan atlas nasional; f. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar wilayah INDONESIA; g. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bakosurtanal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 10 …

Pasal 10

Deputi Pemetaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi di bidang pemetaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Pemetaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang pemetaan; b. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan; c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pemetaan dasar rupa bumi, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, pemetaan dasar tata ruang dan bata wilayah; d. pembinaan dan koordinasi pemetaan dengan instansi atau lembaga pemerintah dan swasta; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar wilayah INDONESIA; f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bakosurtanal, di lingkungan Bakosurtanal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan UPT. (2) UPT ... (2) UPT merupakan unit teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bakosurtanal.

Pasal 13

Pembentukan UPT di lingkungan Bakosurtanal dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Bakosurtanal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21